Ilustrasi cincin pernikahan.
Butuh pembentukan mekanisme legal untuk melindungi korban kawin paksa.

Di 2 dekade terakhir, masyarakat di benua Afrika telah melihat dan mengalami beragam konflik dan kekerasan yang memengaruhi perkembangan sosioekonomi negara-negara di sana.
 
Namun, kejatuhan terkeras yang dialami masyarakat di sana kemungkinan besar dialami oleh para perempuan yang diculik dan diperkosa oleh para pemberontak di daerah-daerah konflik. Beberapa perempuan bahkan dipaksa menikah, hal-hal tersebut terjadi di beberapa daerah tempat penelitian, seperti Sierra Leone, Liberia, Uganda, Rwanda, dan Republik Demokrasi Kongo

Para perempuan yang dipaksa menikah ini umumnya diiming-imingi perlindungan dari pemberontak, juga makanan dan tempat tinggal. Kawin paksa ini adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan-perempuan di negara-negara tersebut selain perkosaan, kehilangan hak atas tanah, juga menyaksikan anggota keluarganya dibunuh.

Tindakan kawin paksa tak hanya menyalahi hukum hak asasi manusia, tetapi juga menyalahi hukum domestik nasional negara-negara tadi, bahkan sebagian pemikir mengkategorikan kawin paksa dalam perbudakan seks.

Profesor Sosio-legal dari York University, Annie Bunting mengatakan, prajurit yang bertarung memerlukan perempuan untuk seks, perburuhan, merawat anak, bertani, juga menjadi faktor pendukung strategi.

Studi 3 tahun terhadap kawin paksa ini menemukan, pernikahan semacam ini juga ditentang di hukum Afrika. 

Di Uganda, Lord Resistance Army (LRA), yang telah melawan pemerintahan utara Uganda selama 20 tahun menggunakan asosiasi konjugal dalam konflik bersenjata.

LRA dikabarkan telah menciptakan sistem untuk menculik perempuan untuk dijadikan istri para prajurit. Perempuan-perempuan ini juga dijadikan pendukung moral para milisi.

Sierra Leone terlibat dalam perang sipil selama 10 tahun. Para perempuan yang diculik kemudian dijadikan budak untuk membatnu perlawanan terhadap pasukan pemerintah.

Di Liberia, sebuah lembaga HAM, Truth and Reconciliation Commission melaporkan, kekerasan berdasar gender, termasuk kawin paksa merupakan praktek yang umum dilakukan.

Sebagai tambahan, anak-anak yang terlahir dari pernikahan paksa semacam ini kemudian akan diambil paksa dari ibunya. Pascakonflik pun, para perempuan seringkali kesulitan untuk kembali diterima dalam lingkungan masyarakat asalnya.

Direktur British East African Institute, Dr Ambreena Manji mengatakan, masyarakat internasional sudah mulai berfokus dan melihat nikah paksa sebagai kejahatan baru. "Untuk mencegah pengulangan sejarah, harus ada kompensasi untuk para korban," jelas Manji.

Otoritas di negara-negara pascakonflik disarankan untuk mempertimbangkan bantuan kepada para korban konflik. Dosen Hukum Kisii University College di Kenya, Wycliffe Otiso mengatakan, nikah paksa sangat erat kaitannya dengan konflik karena beberapa faktor. 

"Pemberontak di peperangan umumnya memiliki banyak kekuatan dan kekuasaan, karenanya mereka berani menculik perempuan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembentukan mekanisme legal agar bisa memberi keadilan kepada para korban," kata Otiso.

Penulis: /WEB