KIPP Temukan Tiga Masalah pada Hari Pemungutan Suara di Pilkada DKI Jakarta

Daftar pemilih tetap (DPT). (Antara)

Oleh: Yustinus Paat / FMB | Jumat, 17 Februari 2017 | 11:46 WIB

Jakarta - Direktur Eksekutif Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta Rindang Adrai mengatakan bahwa pihaknya menemukan tiga masalah yang terjadi pada hari pemungutan suara, Rabu (15/2) di Pilkada DKI Jakarta. Karena itu, kata Rindang, KIPP DKI Jakarta membuka posko pengaduan dan mengawal proses penanganan pelanggaran tersebut.

"Pilkada bukan hanya soal perolehan suara, Pilkada adalah pengakuan kedaulatan rakyat melalui pemenuhan hak untuk menggunakan hal pilih. Akan tetapi, persoalan pemilih masih tetap membuka luka lama yang tidak pernah sembuh setiap ajang pesta demokrasi," ujar Rindang di Jakarta, Jumat (17/2).

KIPP, kata dia menmukan tiga masalah di Pilkada DKI Jakarta. Pertama, ungkapnya, setiap data pemilih tambahan di ajang pemilu tidak pernah mengurangi penambahan data pemilih tambahan.

"Seharusnya, pemilih tambahan yang memilih dari jam 12.00-13.00 berkurang setiap penyelenggaraan pemilu. Namun, pemilih di waktu sisa masih menjadi bukti nyata ketidaksiapan data pemilih baik dari pihak Depdagri dan KPU," tandas dia.

Masalah kedua, lanjut dia, pemilih yang harus menggunakan hak pilih dengan bantuan surat keterangan memiliki kesulitan tersendiri. Dia mencontohkan pemilih harus mengurus sendiri surat keterangan yang ruwet sekali.

"Bayangkan saja, pemilih wajib berurusan dengan pihak RT/RT dan kelurahan yang belum tentu semua pihak bisa mendapatkan surat keterangan dengan murah dan mudah. Apalagi mereka harus menunggu sampai 1 jam terakhir, itu kalau surat suara mencukupi," ungkap dia.

Masalah ketiga, kata dia penyelenggara ad hoc tidak siap untuk menjelaskan dan memberikan pengetahuan kepada pemilih. Ketidaknyamanan penyelenggara pemilu, menurutnya dirasakan dari sisi variasi pengaduan.

"Sebenarnya, setiap TPS memiliki pengawas TPS, dalam artian sederhana para pemilih baik terdaftar atau tidak seharusnya di TPS langsung bisa melapor ke pengawas TPS kemudian ditindaklanjuti demi mendapatkan dan menggunakan hak pilih," tutur dia.

Karena itu, KIPP kata Rindang mengimbau KPU dan Pemerintah wajib menyelesaikan pemilih tambahan yang menggunakan surat keterangan di DKI Jakarta yang akan melangsungkan pemilihan putaran kedua. Jika tidak diatasi, maka pemerintah dan KPU bisa dituduh melakukan tindakan yang mengorbankan hak konstitusinal pemilih sesuai Pasal 177 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"KIPP juga siap menerima pengaduan masyarakat. Bagi masyarakat yang merasa disusahkan, disulitkan dan marah karena tidak bisa menggunakan hak pilih atau tetap menggunakan hak pilih dengan prosedur yang ribet, silakan menghubungi KIPP agar kita mengingatkan para pihak termasuk penyelenggara pemilu mengevaluasi semua teknis kepemiluan," pungkas dia.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT