Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan pengembang melakukan reklamasi Teluk Jakarta sebelum membangun pusat perbelanjaan atau mal di wilayah pesisir pantai utara tersebut. Hal tersebut untuk mengetasi kemacetan yang terjadi pascapembangunan tersebut.


"Di pesisir utara dibangun mal boleh saja. Kalau sudah direklamasi ya nggak masalah. Yang penting bagi kita itu, kajian lalu lintasnya ada dan cukup. Hal ini untuk mengatasi makin parahnya kemacetan yang terjadi. Jadi kalau dia melakukan reklamasi terus mau bikin usaha atau mal di kawasan yang sudah direklamasi, buat kita oke saja," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (6/3).

Namun, ujar Ahok, jika pengembang tidak mau melakukan reklamasi, maka pihaknya tidak akan memberikan izin apa pun, baik membangun mal maupun apartemen lainnya.

"Kalau tidak mau mereklamasi ya tidak bisa," sahutnya.

Pada kesempatan itu, Ahok menjelaskan bahwa pembangunan mal di atas lahan seluas 12 hektare di Teluk Jakarta oleh PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) sudah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Sebelumnya, Podomoro juga diwajibkan melakukan pelebaran jalan dan menata Pelabuhan Muara Angke, bila ingin memeroleh IMB dari Pemprov DKI.

"Yang di Greenbay itu sudah ada izinnya. Makanya sebelum IMB dikeluarkan, pengembang harus melebarkan jalan dan memberesin Muara Angke. Ini aturan yang sekarang. Kalau dulu kan, keluar izin baru beresin jalan. Sekarang sudah kita buat aturan baru dengan Pak Gubernur. Jalan dibebaskan dulu, trase dihitung, kewajibab dipenuhi, baru izin dikeluarkan. Kita tidak mau lagi diberi janji-janji. Pas sudah jadi bangunannya, tahu-tahu hilang," ujarnya.

Penulis: Lenny Tristia Tambun