Seorang warga Jakarta menunjukkan Kartu Jakarta Sehat (KJS)

Jakarta - Bila pelaksanaan jaminan kesehatan gratis bagi warga miskin Jakarta melalui Kartu Jakarta Sehat (JKS) dengan premi asuransi Rp23.000 per bulan berhasil, maka Pemprov DKI akan menaikkan besaran premi tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pemprov DKI akan mendidik rakyat tentang pentingnya asuransi. Saat ini yang disediakan Pemprov DKI adalah program KJS dengan premi asuransi sebesar Rp 23.000 per bulan per orang untuk mendapatkan layanan kesehatan di ruang rawat inap kelas III.

“Begitu orang top up preminya menjadi Rp 50.000 per bulan, maka dia bisa masuk ke kelas II dan kelas I,” kata Basuki saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) di Gedung IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Dia mengaku kecewa dengan kebijakan Menteri Keuangan yang menetapkan premi asuransi kesehatan melalui Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp 15.500 per bulan. Meski Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) menyatakan akan memperjuangkan menaikkan premi asuransi menjadi Rp 17.000, namun angka itu belum cukup untuk memberikan jaminan kesehatan gratis untuk warga miskin.

“Substansinya, kita maunya besaran premi Rp 50.000 per bulan. Tetapi saat ini kita belum sampai ke angka itu. Kita akan mulai dengan Rp 23.000,” ujarnya.

Saat mengusulkan besaran premi Rp 50.000 per bulan per orang, maka dibutuhkan anggaran KJS sebesar Rp 2,1 trilliun. Sayangnya, rencana tersebut tidak disetujui DPRD DKI, yang justru meminta anggaran KJS tidak boleh lebih dari Rp 1,5 triliun.

Anggaran sebesar itu, diantaranya Rp 300 miliar digunakan untuk membayar utang Pemprov kepada rumah sakit yang melayani pasien peserta JPK Gakin dan SKTM. Sisanya, Rp 1,2 triliun dialokasikan untuk KJS. Dengan anggaran tersebut, akhirnya untuk 4,7 juta orang, premi yang bisa dipakai sebesar Rp 23.000.

“Makanya saya agak keras, mari kita bantu selama satu tahun ini. Sebelum BPJS dilaksanakan secara penuh. Pelaksanaan KJS ini sudah terlambat, karena APBD kami terlambat disahkan. Mungkin baru bisa dicairkan pada April mendatang,” paparnya.

Dia meminta jangan dulu kritik mengenai sistem KJS, karena sistemnya belum jalan dengan sempurna. Pelaksanaan KJS akan dievaluasi per dua bulan, begitu juga akan dilakukan audit rujukan.

Penulis: Lenny Tristia Tambun