Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggelar public hearing membahas proyek Mass Rapid Transit (MRT).di Gedung Balai Agung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau yang dikenal dengan Jokowi dinilai menjadi contoh satu di antara kepala daerah yang mampu menjalankan pemerintahan yang efektif. Jokowi, terutama saat menjabat Wali Kota Solo, mampu mendelegasikan wewenang dan tugasnya dengan baik kepada partnernya yakni Wakil Wali Kota. Hal itu disampaikan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti.

"Sebagian besar kepala daerah berkonflik dengan wakil kepala  daerah berkonflik dengan wakil kepala daerah pasangannya di tengah masa jabatan. Hal itu terjadi, di antaranya, karena wakil kepala daerah merasa tidak diberi kewenangan oleh sang kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sebaliknya, sebagian besar kepala daerah pun cenderung bekerja sendirian tanpa berbagi tugas dengan sang wakil," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/3).

Hingga kini menjabat Gubernur DKI, Jokowi dianggap tetap bertanggung jawab secara penuh atas tugas dan wewenangnya, tetapi sebagian didelegasikan kepada wakilnya yakni  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika menjadi Gubernur DKI dan kepada FX Hadi Rudyatmo saat menjadi Wali Kota Solo.

"Supaya (pemerintahan) efektif, tidak mungkin ditangani sendiri semuanya, tapi ada pendelegasian wewenang. Tanggung jawab utama tetap penuh ada di kepala daerah, bukan di wakil," tambahnya.

Ramlan mencontohkan, hal yang sama juga terjadi pada Fadel Muhammad ketika menjadi Gubernur Gorontalo. Ia berbagi tugas dengan Wakil Gubernurnya meski tetap bertanggung jawab penuh atas pemerintahan.

Hasil dari efektivitas pemerintahan akibat pembagian tugas itu, kata Ramlan, Jokowi didukung mayoritas rakyat ketika kembali mencalonkan Wali Kota Solo di periode berikutnya.

"Jokowi mendapat suara 92 persen. Begitu juga dengan Fadel Muhammad yang saat periode kedua kepemimpinannya. Fadel didukung lebih dari 75 persen," ucapnya.

Ramlan menambahkan, efektivitas pemerintahan dapat diukur dari setidaknya dua hal, yakni kebijakan yang sesuai aspirasi rakyat serta program-program yang berhasil diwujudkan. Dengan kata lain, kebijakan yang dibuat sesuai aspirasi rakyat, seperti proyek-proyek pembangunan, dan lain-lain, programnya dapat diimplementasikan menjadi kenyataan, dirasakan oleh rakyat.

Suara Pembaruan

Penulis: WIN

Sumber:Suara Pembaruan