Orasi politik dari tokoh peserta demo MKRI di Jakarta, Senin (25/3).

Jakarta - Di tengah-tengah orasi politik yang digelar di atas panggung politik di depan gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hidup Indonesia (YLBHI), muncul sosok pria berpakaian jubah panjang coklat, berambut gondrong dan kepalanya terikat sorban.

Sosok tersebut adalah Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Soko Tunggal Abdurrahman Wahid, KH Nuril Arifin Husein atau yang akrab disapa Gus Nuril.

Kehadiran Gus Nuril ditampuk oleh Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) untuk membawakan doa agar pelaksanaan demo dan orasi politik berjalan damai, lancar dan tenang. Tanpa ada bentrokan apa pun yang terjadi.

Alih-alih mendoakan hal itu, justru Gus Nuril mengajak ratusan para ibu yang membawa anak-anak kecil justru mendoakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun.

"Jika Pak SBY turun, maka akan damai warganya," kata Gus Nuril, di depan gedung YLBHI, Senin (25/3).

Lalu Gus Nuril mengajak para aksi unjuk rasa untuk menyanyikan lagu pendek berjudul Damai Untuk Indonesia. Setelah berdoa, Gus Nuril bersama pendemo menyanyikan lagu yang bunyinya, "Damai, damai Indonesia penuh damai. Damai, damai, Pak SBY turun damai."

Mantan Panglima Pasukan Berani Mati ini menyatakan sudah saatnya SBY mendengar suara rakyatnya. Sebab, dia dipilih oleh rakyat dan menjalankan amanah rakyat.

Selanjutnya, Sekjek MKRI Adi Masardi mengatakan ultimatum MKRI yang telah disampaikan pada 24 Maret telah diabaikan pemerintahan SBY. Malahan MKRI dituduh melakukan kudeta. "Muncul kata libas MKRI. Bahkan Menteri Pertahanan sudah mengancam akan menyerbu MKRI," ungkap Adi.

Ketidakbecusan pemerintahan SBY dalam mengangkat harkat hidup rakyat Indonesia terlihat dari naiknya harga sembako yang semakin tak terkendali. Harga daging yang seharusnya Rp50.000 perkilogram menjadi Rp100.000 per kilogram. Harga gula pasir dari Rp 7.000 menjadi Rp 14.000 per kilogram.

"Kami serukan turunkan sembako. Presiden SBY tak peduli kenaikan harga-harga sembako. SBY diam seribu bahasa. SBY dan para menterinya membuat kebijakan impor dengan kuota sehingga selisihnya bisa dinikmati untuk kepentingan pribadi mereka. Karena itu SBY harus turun demi rakyat Indonesia," serunya.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/FEB