Ilustrasi demo pedagang.

Jakarta - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di Jalan LP Cipinang, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, mengamuk saat akan ditertibkan oleh Satpol PP, Kamis (18/4). Para pedagang yang rata-rata telah berjualan lebih dari 20 tahun itu menolak ditertibkan dan direlokasi ke tempat baru di dalam area Lapas lantaran akan dipungut 30 persen dari pendapatan setiap harinya.

Dalam aksinya, para pedagang yang sebagian besar kaum ibu itu menutup Jalan Raya Bekasi Timur tepat di depan Lapas Cipinang. Akibatnya, kemacetan lalu lintas dari arah Cipinang menuju Stasiun Jatinegara sempat lumpuh. Bahkan, beberapa pedagang sempat melempari kantin atau kafe yang berada di halaman Lapas dengan batu dan kayu.

Sekitar 150 petugas Satpol PP yang menertibkan para pedagang terpaksa bertindak represif. Akibatnya, terjadi aksi saling dorong antara para pedagang dengan petugas.

Muhammad Syarifudin (52), salah seorang pedagang yang telah berjualan sekitar 30 tahun di area itu mengaku menolak penertiban tersebut, Menurutnya, relokasi tersebut bersifat pemaksaan. Apalagi, para pedagang juga akan dikenai pungutan sebesar 30 persen dari pendapatan per harinya.

"Disuruuh pindah, dibongkar, dan dipungut 30 persen dari penjualan per hari," katanya.

Ia menuturkan bahwa relokasi tersebut dilakukan karena adanya kafe baru. "Ada kafe baru tapi tidak laku. Jadi pedagang-pedagang yang digusur," katanya.

Sementara itu, pedagang lainnya, Dasiah (52), mengaku syok dengan adanya penertiban ini. "Saya baru buka, belum sempat jualan eh maen rebut saja. Kenapa nggak dikasih kesempatan jualan dulu hari ini, kan jadi mubazir masakan saya," kata penjual soto ini yang telah membuka lapak selama 22 tahun itu.

Menyikapi penolakan tersebut, Wakil Camat Jatinegara, Manson Sinaga yang ditemui di sekitar lokasi penertiban mengatakan bahwa para pedagang telah mengganggu ketertiban umum. Pasalnya, para pedagang berjualan di lokasi perkantoran yang merupakan area larangan berjualan.

Penertiban sesuai dengan Perda no 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, pasal 25 ayat 2 yang menyebutkan larangan untuk berdagang di tempat-tempat umum," ujarnya.

"Sebenarnya solusinya pun sudah ada. Para pedagang ditawarkan dengan mengarahkan ke lokasi kafe di sini," lanjutnya.

Menurutnya, sebelum dilakukan penertiban pihaknya sudah berkomunikasi selama tiga bulan dengan para pedagang. Bahkan, surat peringatan kepada para pedagang juga sudah tiga kali dilayangkan.

"Sudah dikeluarakan surat peringatan sebanyak tiga kali dan yang terkahir 8 April 2013 lalu," katanya.

Karena itu, meski diwarnai aksi protes, petugas Satpol PP tetap membongkar paksa lapak dan kios para pedagang. Lapak-lapak tersebut diangkut dengan menggunakan sekitar tiga truk milik Satpol PP.

Suara Pembaruan

Penulis: F-5

Sumber:Suara Pembaruan