Massa yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi di depan Balaikota Jakarta.

Jakarta - Sekitar 150 orang warga Jatinegara Kaum, Jakarta Timur yang masih bertahan di depan gedung Balaikota DKI Jakarta satu per satu mulai bubar.

Dengan menggelar tenda di depan pintu gerbang, semula mereka berencana menginap sampai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memberikan pembelaan bagi warga yang tanahnya akan dieksekusi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Namun, akhirnya warga sepakat untuk membubarkan aksi unjuk rasa malam ini, dan akan kembali demo besok, Selasa (21/5).

Salah satu warga Jatinegara Kaum, Sartono mengatakan kedatangan ratusan warga untuk menyelamatkan tanah dan rumah mereka yang telah ditempati selama puluhan tahun sehubungan rencana eksekusi tanah PN Jaktim yang memenangkan PT Buana Estate, perusahaan pengusaha Probosutedjo sebagai pemilik lahan.

"Kami minta kepada Jokowi untuk membuktikan bahwa beliau pembela rakyat yang tertindas. Yang pasti Hak Guna Bangunan (HGB) 123 merupakan rekayasa PT Buana Estate. Kami akan tetap bertahan disini, sampai ada jawaban dari mereka berdua," kata Sartono di depan Balaikota DKI, Jakarta, Senin (20/5).

Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wahida Baharudin Upa mengatakan warga yang berunjuk rasa mulai pukul 18.00 hingga malam ini, sebanyak 150 orang. Adapun sebagian warga menjaga kampungnya yang akan dieksekusi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Rabu (22/5) pukul 09.00.

“Kami kesini untuk meminta perlindungan hukum dan mempertanyakan kepada Jokowi. Kenapa ke Jokowi, karena tanah yang ditempati warga ini adalah tanah negara. Tahun 1997 warga masuk ke Jatinegara Kaum karena ada izin dari Walikota waktu itu, namanya Pak Andy,” jelasnya.

Hal lain yang dipertanyakan warga adalah, mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses persidangan. Mereka tidak pernah tergugat atau menggugat, kemudian tiba-tiba muncul eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

“Tentu tidak bisa serta merta mengeksekusi kami kan. Beri kami kesempatan untuk ajukan hak hukum kami. Kami sudah ke DPR RI, minta ke Mahkamah Agung, ke PN Jakarta Timur mengajukan permohonan penundaan, sudah ke Komnas HAM dan sekarang ke Pak Jokowi. Karena pada tanggal 20 Maret lalu, Jokowi pernah janji akan memfasilitasi warga menyampaikan ke Probosutejo agar tanah yang ditempati warga seluas 9.570 meter persegi diberikan saja kepada warga. Tapi kok muncul surat eksekusi,” paparnya.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/WBP