Ilustrasi rokok.

Jakarta - Untuk mengurangi konsumsi rokok oleh warga Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan berupaya menaikkan pajak rokok. Rencananya, kenaikan pajak rokok tersebut akan dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda), sebagai aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, menaikkan pajak rokok tersebut dilakukan dengan tujuan agar warga miskin tidak lagi menghabiskan biaya kebutuhan rumah tangganya hanya untuk rokok. Warga diharapkan dapat mengalihkan biaya membeli rokok antara lain untuk biaya iuran pemeliharaan lingkungan.

"Nah, kita lagi pikirkan, mungkin pajak rokok harus dinaikkan dan dituangkan dalam Perda. Supaya jangan sampai yang terjadi di Jakarta mengenaskan seperti ini. Semakin kecil gajinya, justru dia menghabiskannya untuk membeli rokok lebih banyak," kata Basuki yang akrab disapa Ahok, di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat (31/5).

Berbicara lebih jauh soal rumah susun (rusun), Ahok memaparkan bahwa rusun milik DKI tidak disewakan. Melainkan menurutnya, penghuni hanya dipungut iuran pemeliharaan lingkungan sebesar Rp5.000 hingga Rp6.000 per hari. Selebihnya, Pemprov DKI menurutnya justru memberikan subsidi terhadap perawatan dan pemeliharaan gedung rusun.

"Kalau anda dipungut biaya pemeliharaan lingkungan sebesar itu satu hari, mahal nggak? Pemeliharaan lingkungan, sampah, keamanan, manajemen, kami yang subsidi biayanya. Makanya, kalau ada yang bilang nggak sanggup, (itu) kenapa coba?" tanya Ahok.

Pasalnya, menurut Ahok lagi, besaran iuran rusun itu tak sebanding dengan membeli rokok yang bisa dua bungkus sehari sebesar sekitar Rp20.000. Itulah menurutnya yang membuat miris, di mana rokok seakan sudah menjadi kebutuhan bagi warga, terutama warga miskin.

"Jadi, rokok itu sudah dianggap kebutuhan. Padahal kalau uangnya dipakai untuk membeli air, bisa dapat berapa kubik air bersih tuh. Satu kubik air saja harganya Rp5.500. Nah, itu yang akan kita paksa ke mereka. Kalau anda tidak cukup uang, ya, anda jangan beli rokok dong. Harus bayar kebutuhan keluarga kamu," paparnya pula.

Saat ini, Pemprov DKI memang sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Rokok untuk menggenjot pendapatan daerah. Pajak Rokok sendiri dimungkinkan melalui UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta, Iwan Setiawandi mengatakan, pajak rokok tersebut akan efektif mulai tahun 2014 mendatang. Disebutkan, secara ekonomi, pajak rokok akan menambah jenis pajak yang diterima DKI Jakarta, setelah pada tahun ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga dikelola Pemprov DKI Jakarta.

"Sedangkan secara sosial, pajak rokok yang akan berimbas pada harga rokok, ikut mendukung regulasi peredaran rokok di Indonesia. Nantinya, pajak rokok (itu) akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Namun untuk pelaksanaan di daerah, kita harus punya Perda," ungkapnya pula.

 

Penulis: Lenny Tristia Tambun