Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (kiri) dan Wakil  Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama.

Jakarta – Ketua Setara Institute Hendardi menilai, penolakan sebagian warga terhadap lurah perempuan dan protestan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, merupakan bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan agama.

“Kasus diskriminasi berlapis ini merupakan ujian kedua Jokowi-Ahok mengatasi persoalan intoleransi agama di Jakarta. Sebelumnya, pada Februari 2013, kasus intoleransi di Tambora Jakbar juga belum diatasi dengan baik,” ujar Hendardi dalam pesan singkatnya kepada SP, Kamis (22/8) sore.

Dia menilai, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jokowi-Ahok harus menegaskan posisinya, bahwa tata kelola pemerintahan dijalankan berdasarkan Konstitusi RI dan peraturan perundang-undangan.

Susan Jasmine Zulkifli, sebagai lurah, mempunyai hak yang setara untuk menduduki jabatan tertentu. Jika aspirasi intoleransi warga dipenuhi Jokowi, maka dipastikan virus intoleransi serupa akan menyebar ke berbagai wilayah.

Seperti yang diberitakan, sejumlah warga Kelurahan Lenteng Agung menolak dipimpin lurah non-Muslim dengan alasan tidak nyaman. Mereka menuntut agar Pemprov DKI mencopot atau memindahkan Susan Jasmine Zulkifli yang baru saja dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung hasil dari promosi jabatan terbuka.

Warga mengklaim telah mengumpulkan 2.300 nama dan 1.500-an KTP sebagai tanda bukti dukungan pemberhentian Lurah Susan Jasmine. Bukti itu akan segera diserahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti.

Suara Pembaruan

Penulis: Y-4/YS

Sumber:Suara Pembaruan