Sekitar 300 warga Kelurahan Karet Kuningan mengikuti kegiatan layanan kesehatan gratis, sebagai bagian dari kegiatan CSR PT Lotte Shopping Avenue (LOVE) di kantor Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (19/5).

Jakarta - Supaya dana corporate social responsibility (CSR) dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran, perlu dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang CSR. Pemprov DKI sendiri telah menyusun Pergub CSR tersebut, serta dikabarkan telah selesai. Namun sampai sekarang, Pergub tersebut tak kunjung diterbitkan.

Ketua Forum CSR DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menandatangani Pergub CSR tersebut. Tujuannya, agar pengelolaan dana CSR untuk pembangunan Jakarta yang tak tersentuh APBD dapat dilaksanakan.

"Saya sudah cek dua pekan lalu, ternyata Pergub CSR itu sudah ada di meja Gubernur. Tetapi sampai sekarang belum ditandatangani. Saya mendesak Gubernur untuk segera menandatangani dan menerbitkan Pergub tersebut, supaya pengelolaan dana CSR punya payung hukum," kata Sarman, di Jakarta, Selasa (10/9).

Tidak hanya itu, Pergub CSR tersebut, menurut Sarman, juga menjadi payung hukum teknis bagi pelaksanaan tugas Forum CSR DKI. Sebab dalam Pergub tersebut juga diatur fungsi dan tugas Forum CSR DKI Jakarta. Antara lain yakni, Forum CSR DKI harus mampu menjadi media komunikasi dan koordinator dalam menggali potensi CSR di Jakarta yang dikaitkan dengan program pembangunan Jakarta.

Dikatakan Sarman, bila dana CSR digali secara maksimal dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, maka penggunaan dana CSR bisa tepat sasaran. Persoalannya selama ini, banyak dana CSR dimanfaatkan tidak tepat sasaran, bahkan pengelolaan dana CSR cenderung gelap gulita.

"Pihak pelaksana dana CSR bisa siapa saja, tetapi Forum CSR dapat mengkoordinasi penggunaan CSR agar tidak salah sasaran. Sehingga pengelolaan dana CSR bisa terarah, tidak gelap gulita seperti yang terjadi selama ini," paparnya.

Sarman memberi contoh, misalnya bila ada yang ingin memberikan dana CSR beasiswa pendidikan, maka Forum CSR dapat mengarahkan ke Dinas Pendidikan (Disdik) DKI. Begitu juga jika ada perusahaan menyumbangkan semen untuk bedah rumah, forum ini bisa mengarahkannya ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI.

Begitu juga bila ada potensi perusahaan swasta yang di Jakarta memberikan dana CSR untuk program pembangunan di ibukota, maka Forum CSR menurutnya bisa melakukan pendekatan kepada perusahaan tersebut untuk melaksanakan kewajibannya. "Kami berupaya menyinergikan, program pembangunan yang tidak tersentuh dana APBD DKI, dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana CSR," imbuhnya.

Sarman sendiri mengharapkan, setelah Pergub CSR diterbitkan, maka pengukuhan pengurus Forum CSR dapat dilakukan oleh Gubernur Jokowi. Sebab menurutnya, Forum CSR DKI akan dilantik oleh Ketua Forum CSR Nasional saat pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Forum CSR DKI pada tanggal 27 September mendatang.

"Jadi setelah dilantik oleh Forum CSR Nasional, kami mengharapkan dapat dikukuhkan Gubernur melalui SK Gubernur. Sehingga kami mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Mulai dari Permensos No.13 tahun 2012 tentang Forum CSR, lalu Pergub CSR, dan SK Gubernur tentang pengukuhan Forum CSR DKI," harapnya.

 

Penulis: Lenny Tristia Tambun