KJP dan KJS Membuat Rasio Gini Jakarta Mengecil

Warga antre membayar belanja perlengkapan sekolah dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Toko Buku Gramedia, Pasar Baru, Jakarta, 30 Juli 2015 (Antara/Sigid Kurniawan)

Oleh: / PCN | Sabtu, 11 Februari 2017 | 11:16 WIB

Jakarta- Kehadiran KJP dan KJS di Provinsi DKI Jakarta membuat rasio gini di Jakarta mengecil. Adanya kedua kartu yang dapat digunakan untuk sektor pendidikan dan kesehatan membuat dana masyarakat yang dimiliki dapat dialokasikan untuk hal lain yang lebih penting.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta Merry K. Hotma menuturkan, program KJP dapat digunakan para orangtua untuk membiayai pendidikan anaknya. Sehingga dana untuk pendidikan dapat mereka alokasikan untuk menabung atau membuka usaha kecil.

Demikian juga dengan KJS di mana sektor kesehatan dapat dibiayai dengan KJS. "Alokasi untuk kesehatan dapat dialihkan untuk membuka usaha rumah tangga yang dapat menambah penghasilan keluarga. Dengan ini kualitas kehidupan masyarakat Jakarta semakin membaik," ujar Merry K. Hotma kepada SP, Sabtu (11/2).

Lebih lanjut diungkap politisi PDI Perjuangan ini, rasio gini DKI Jakarta juga semakin mengecil lantaran sejumlah pembangunan infrastruktur yang dibangun Pemprov yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Misalnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kalijodo dan di beberapa titik lainnya di Jakarta.

"Adanya RPTRA ini membuat masyarakat bisa bersosialisasi, berinteraksi, bersilaturahmi. Ini faktor penting dalam pembangunan manusia. Ini bisa mempengaruhi karakter sosial seseorang," kata Merry.

Selanjutnya untuk program UMKM, Pemprov DKI Jakarta menitikberatkan pada pemberian bantuan bagi usaha kecil untuk warga penghuni rusunawa. Dengan demikian para warga yang direlokasi ke rusunawa tersebut bisa memiliki usaha kecil dan dapat menyambung hidup mereka.

"Nanti ada kredit berbunga ringan untuk para penghuni rusunawa ini. Pak Basuki sangat concern untuk mereka. Apalagi ada Dinas Koperasi yang memiliki data akurat," tutur Merry.

Dikatakan Merry, DPRD DKI Jakarta menyepakati bahwa pemberian bantuan kepada masyarakat haruslah bersifat memberi pancingan atau kail dan bukan memberikan ikan yang malah mendidik mereka untuk tidak mau bekerja keras.

"Pada era revolusi mental seperti saat ini ya kita harus berubah. Kita semua harus terbiasa bekerja keras dan tidak hanya mengandalkan bantuan saja. Tak ada kesuksesan yang dituai tanpa kerja keras," pungkas Merry.






Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT