Anggota TNI-Pori mengikuti apel pergeseran pasukan pengamanan Pilgub DKI Jakarta, di Jakarta Selatan.

Pilgub Aman Wujud Kedewasaan Politik Warga Jakarta

Anggota TNI-Pori mengikuti apel pergeseran pasukan pengamanan Pilgub DKI Jakarta, di Jakarta Selatan. (Beritasatu.com/IBayu Marhaenjati)

Jakarta- Pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta putaran kedua yang berlangsung aman dan sukses mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengapresiasi peran optimal TNI-Polri dalam pengamanan Pilgub DKI. Menurut Sukamta, kebersamaan TNI dan Polri dalam pengamanan Pilgub menjadi pesan tersendiri bagi masyarakat akan pentingnya kekompakan.

"KPUD, Bawaslu, Linmas, Polri, TNI hingga penyelenggara pemilu di TPS-TPS semua bekerja kompak. Patut untuk mendapat acungan jempol”, kata Sukamta di Jakarta, Kamis (20/4).

Sukamta yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPR melihat, Pilkada putaran kedua yang berlangsung lancar dan aman ini juga menunjukkan warga Jakarta memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Banyak orang khawatir akan terjadi gejolak pada Hari-H, banyak isu yang beredar di media sosial dan itu semakin menambah suasana semakin panas.

“Selamat buat warga Jakarta yang mampu hadirkan Pilkada aman dan damai. Selamat juga untuk mendapat gubernur baru,” ujar Sukamta.

Sukamta memandang Pilgub Jakarta kali ini sangat istimewa karena mendapat perhatian luas masyarakat Indonesia, bahkan beberapa negara ikut memantau Pilgub ini karena isu sensitif yang berkembang di dalamya. Dipicu dugaan penistaan agama oleh salah satu calon, memicu polarisasi di tengah warga Jakarta karena sentimen agama, suku, dan ras. Bersyukur semua masih dapat terkendali dengan baik.

“Saya berharap Anis-Sandi bisa satukan kembali warga Jakarta yang sempat terkotak-kotak untuk menatap Jakarta yang lebih baik”, kata Sukamta.

Catatan penting yang menurut Sukamta harus diantisipasi oleh pemerintah adalah masih maraknya hoax sebagai sarana saling serang dalam Pilgub melalui media sosial. Terlihat pemerintah tidak berdaya menghadapi hal ini. Tahun 2018 ada 171 pilkada serentak di Indonesia, jika maraknya hoax ini tidak segera diantisipasi oleh pemerintah, Sukamta khawatir kontestasi pilkada akan berlangsung brutal dan ini bisa bahayakan kesatuan bangsa.

“Mumpung ada jeda, pemerintah perlu segera buat regulasi dan kebijakan untuk menekan hoax,” pungkasnya.



Suara Pembaruan

Hotman Siregar/PCN

Suara Pembaruan