Anies-Sandi Komitmen Lanjutkan Birokrasi Transparan dan Efektif

Pasangan calon Gubernur dan Wagub DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) dan Sandiaga Uno (kiri) berjabat tangan usai memberikan keterangan pers menanggapi hasil hitung cepat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Jakarta, 19 April 2017. (Antara/Dedi Wijaya)

Oleh: Carlos Roy Fajarta / JAS | Jumat, 21 April 2017 | 11:02 WIB

Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam hasil hitung cepat (quick count) putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi) berkomitmen untuk melanjutkan birokrasi pemerintahan yang transparan dan efektif.

Anies-Sandi memastikan kepemimpinan yang sudah baik ada saat ini akan terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan, termasuk program-program pro rakyat kecil serta menjaga mutu kualitas layanan kepada masyarakat melalui garda terdepannya yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat kelurahan hingga Provinsi.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan pihaknya secara tegas meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersatu-padu merajut kebinekaan yang selama ini terkoyak karena kontestasi Pilgub.

"Jangan ada lagi prasangka buruk, menyindir, dan saling mencaci, kita sudahi perbedaan yang ada dan mari bersatu bergandeng bersama-sama untuk Jakarta yang lebih maju," ujar Sandiaga Uno, Kamis (20/4) kemarin di kawasan Jakarta Selatan.

Ia menyebutkan dirinya akan fokus melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Ahok-Djarot yang masih secara sah dan konstitusional menjabat sebagai orang nomor 1 dan 2 di ibukota hingga Oktober 2017 mendatang.

"Kami akan bekerja keras dan optimal dalam memenuhi janji-janji kami selama kampanye kepada warga ibukota, dan salah satu langkah awalnya adalah membentuk tim transisi antara pemerintahan pak Basuki dan pak Djarot dengan tim kami," katanya.

Sandiaga memastikan tim transisi itu selain akan menjembatani proses pengusulan APBDP 2017 juga akan memastikan sistem kinerja birokrasi pemerintaham yang transparan, efektif, dan melayani akan terus dilanjutkan.

Dimana salah satunya yakni memastikan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti petugas PTSP, PHL, PPSU, dan lainnya akan dilanjutkan dengan sistem reward dan punishment.

"Orientasi kita melayani masyarakat dengan baik tanpa membeda-bedakan, makanya pegawai yang sudah berkinerja baik akan dilanjutkan, yang masih kurang akan kita tegur dan beri peringatan di dalam internal, sedangkan yang sudah melenceng dari visi misi kami melayani masyarakat tentu akan kami potong," tuturnya.

Pola-pola promosi jabatan dalam tubuh birokrasi Pemprov DKI Jakarta dikatakan oleh Sandi akan melihat secara obyektif dari segi kinerja dan prestasi pegawai tersebut bukan sepihak melihat dari aspek primordial.

"Kami akan menggunakan birokrasi yang sudah terbangun di Jakarta saat ini, justru kami berterima kasih. Pak Basuki bersama Pak Djarot sudah memberikan jalan yang mudah bagi kami untuk melanjutkan sistem birokrasi yang ada. Mereka para pelayan masyarakat Jakarta akan kami berdayakan maksimal tanpa adanya benturan kepentingan," tandas mantan pengurus Kadin bidang UMKM itu.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT