Lulung Ingin Eksekutif dan Legislatif di DKI Bangun Komunikasi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung (tengah) (Antara/Reno Esnir)

Oleh: Deti Mega Purnamasari / WBP | Jumat, 2 Juni 2017 | 14:07 WIB

Jakarta- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau akrab disapa Lulung menginginkan tidak ada lagi kegagalan membangun komunikasi antara Pemprov DKI Jakarta (eksekutif) dan DPRD (legislatif). Hal tersebut disampaikan saat pertemuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta dengan tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno di Balai Kota, Jakara, Jumat (2/6).

“Saya ingin supaya pemerintah ke depan, eksekutif dan legislatif tidak lagi gagal dalam membangun komunikasi. Ini terjadi pada kebijakan yang berlawanan dengan ketentuan regulasi,” katanya.

Hal tersebut berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD DKI 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 yang harus sesuai dengan tujuan program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih. Apalagi ada 23 program prioritas mereka. “Good will-nya jelas, bahwa RPJMD dan RKPD dari tahun pertama dan kelima tidak boleh tidak sinkron dengan pendapatan,” katanya.

Selama ini Lulung menilai terjadi salah tafsir persoalan regulasi sehingga komunikasi eksekutif dan legislatif tersendat. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program tidak sesuai target. “Manakala pemda membuat kebijakan menggunakan kekuatan musyawarah pimpinan daerah, paling penting, beri apresiasi mengimplementasikan pengelolaan open governance, dan menghindari keuangan nonbudgeter,” pungkasnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT