Presiden AS Barack Obama dan para pekerja.
Dewan pengawas buruh jadi tak punya gigi, ratusan putusan soal buruh bisa dianulir.

Sebuah pengadilan banding tingkat federal di Amerika Serikat membuat keputusan krusial dengan mengatakan Presiden Barack Obama telah “melampaui kewenangannya” ketika Januari tahun lalu menunjuk tiga pejabat di Dewan Hubungan Perburuhan Nasional (NLRB) saat Senat sedang masa reses.

Jika keputusan ini berkekuatan hukum tetap, dua masalah besar akan muncul. Pertama, menganulir penunjukan Obama akan menyisakan hanya satu anggota NLRB yang ditunjuk, sehingga dewan itu tak akan bisa membuat keputusan-keputusan penting terkait kasus buruh. Diperlukan setidaknya tiga anggota untuk mencapai kuorum.

Kedua, dan yang paling penting, ratusan keputusan NLRB yang telah dibuat sejak 4 Januari 2012 akan dianggap invalid.

Kembali ke masalah pertama, jika NLRB tak bisa beroperasi, para pakar masalah perburuhan memperingatkan tidak akan ada lembaga yang bisa mengawasi serikat buruh secara efektif.

“Para pekerja yang dipecat secara ilegal karena membentuk serikat buruh tidak akan dipekerjakan kembali,” kata mantan ketua dewan itu, William Gould.

“Perusahaan bisa mencampuri pemilihan di serikat buruh (tanpa sanksi). Dan mungkin yang paling penting, perusahaan tak wajib mengakui keberadaan serikat buruh meskipun mayoritas karyawannya meminta hal itu. Tanpa adanya dewan yang melaksanakan undang-undang perburuhan, sebagian besar perusahaan tidak akan bersepakat secara sukarela dengan serikat buruh.”

Secara teori, Senat bisa menyelesaikan masalah itu dengan melakukan penunjukan baru. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kubu Partai Republik menentang pencalonan anggota baru NLRB, dengan alasan dewan tersebut sudah bertindak terlampau jauh dalam membela serikat buruh.

Pada 2011, politisi Republik di Senat bertekad akan menghalangi setiap pencalonan anggota NLRB baru. Obama, presiden dari Partai Demokrat, merespon hal itu dengan menunjuk dua orang Demokrat dan satu Republik sebagai anggota baru NLRB pada 4 Januari 2012, ketika Senat masuk masa reses.

Sejak itu, ratusan keputusan sudah dibuat terkait berbagai aspek UU perburuhan. Kalau keputusan pengadilan dijalankan, semua putusan sejak 4 Januari 2012 bisa dianulir.

Berikut sebagian dari keputusan-keputusan NLRB yang penting:

— Perlindungan bagi pekerja dalam menggunakan sosial media. Belum lama ini, NLRB memutuskan bahwa pekerja punya hak mendiskusikan masalah-masalah pekerjaan di Facebook atau Twitter tanpa khawatir terkena sanksi perusahaan. NLRB melarang perusahaan bertindak atas komentar-komentar “menghina” di sosial media asalkan para karyawan menyampaikan itu dalam diskusi antar mereka sendiri. (Namun ada beberapa pengecualian, misalnya perusahaan boleh bertindak mencegah seorang karyawan yang berteriak mengkritik sendirian di media online).

— Aturan baru pembayaran iuran serikat buruh. Dalam lingkungan kerja yang memiliki serikat buruh, perusahaan umumnya secara otomatis memotong gaji pegawai untuk iuran serikat pekerja. Namun selama 50 tahun berlaku pengecualian bahwa perusahaan tidak perlu melakukan ini jika kesepakatan bersama dengan serikat buruh sudah kadaluarsa. Serikat buruh harus mengumpulkan iuran sendiri. Desember lalu, NLRB menghapus pengecualian ini, dan mengharuskan perusahaan mengumpulkan iuran di masa kadaluarsa sekalipun.

— Kewenangan lebih bagi serikat pekerja untuk mendapatkan informasi dari perusahaan. Setiap kali serikat pekerja punya keluhan, mereka diperbolehkan mencari informasi yang relevan misalnya soal kesehatan dan keselamatan. Namun selama ini perusahaan diberi kelonggaran untuk menolak permintaan itu. November tahun lalu, NLRB memutuskan bahwa perusahaan harus merespon secepatnya pada permintaan informasi dari serikat buruh, bahkan ketika perusahaan yakin punya alasan untuk menolaknya.

Penulis: