Ribuan babi ditemukan mati di sungai Shanghai.

Shanghai - Jumlah babi yang mati di sungai utama di Shanghai bertambah dua kali lipat hanya dalam dua hari menjadi hampir 6.000 ekor.

Otoritas setempat telah mengamankan 5.916 bangkai babi dari Sungai Huangpu, yang mengaliri wilayah pusat komersial China.

Sebelumnya, pemerintah kota Shanghai telah menyebutkan bahwa jumlah bangkai babi mencapai 2.813 ekor. Bangkai babi tersebut diduga dibuang oleh para petani ke sungai setelah mengetahui ternak mereka mati karena terserang penyakit.

Namun, pejabat di Shanghai menuduh asal muasal ribuan babi yang mati itu justru datang dari Jiazing, provinsi Zhejiang yang merupakan pusat peternakan babi dan bertetanggaan dengan Shanghai.

Hingga kini, para pejabat Jiaxing mengatakan penyelidikan masih berlanjut untuk mengetahui penyebab kematian ribuan babi itu.

"Kami tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa bangkai babi yang ditemukan di Shanghai berasal dari Jiaxing. Namun, kami masih belum bisa memastikan," kata juru bicara pemerintah kota Jiaxing, Wang Dengfeng.

"Masih belum jelas di mana bangkai babi tersebut diambil, sehingga sumbernya mungkin bisa dari tempat lain," ucapnya.

Komisi Peternakan Shanghai mengatakan bahwa sejumlah binatang itu dinyatakan positif mengidap porcine circovirus, yaitu sejenis virus babi biasa yang tidak menular ke manusia.

Pemerintah Shanghai mengatakan jumlah babi yang dikeluarkan dari sungai mulai menurun. Mereka juga bersikukuh bahwa kualitas air di sungai itu masih berada pada standar yang ditetapkan pemerintah. Namun, uji coba untuk mengetahui kualitas air secara keseluruhan akan tetap dilakukan.

"Kualitas air di Sungai Huangpu relatif stabil, kurang lebih sama dengan tahun lalu," kata pemerintah setempat.

Pemerintah telah memperketat pengawasan di pasar-pasar untuk menghindari adanya penjualan babi yang mati karena terjangkit virus.

Berbagai produsen daging di China terkadang tidak membuang dan tetap menjual binatang yang mati terjangkit penyakit. Hal itu bisa terjadi karena lemahnya penegakan hukum keamanan pangan di negara tersebut.

Penulis: Febriamy Hutapea/FEB

Sumber:AFP