Sejumlah anggota Detasemen Gegana Satbrimobda Jatim, mengamankan seorang teroris pada simulasi melumpuhkan terorisme di Mapolda Jatim, Surabaya.

Surabaya - Tiga negara dari 21 negara perwakilan, yakni China, Thailand dan Hong Kong, tidak menghadiri pertemuan Second Senior Officials Meeting (SOM 2) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang membahas Counter Terrorism Task Force (CTTF) atau pencegahan teroris, di JW Marriott, Surabaya, yang digelar pada 7-8 April 2013.

Deputi Kerjasama Internasional dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Harry Purwanto mengatakan, tidak ada alasan mengapa tiga delegasi itu tidak hadir. Namun menurutnya, tidak ada keharusan bagi delegasi yang tidak hadir untuk memberikan alasan ketidakhadirannya. "Mereka tidak kirim delegasi," katanya, di Surabaya, Senin (8/4).

Meski tidak dihadiri tiga delegasi tersebut, menurut Harry, pengambilan keputusan pada Forum APEC ini tetap lewat konsensus. Artinya, bagi negara yang tidak mengirim delegasi, maka dianggap sepakat dengan hasil keputusan dalam forum APEC ini.

Harry mengemukakan, dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai persiapan militer untuk terlibat dalam penanggulangan terorisme. Tentunya, lanjut dia, negara-negara yang ikut dalam APEC telah memiliki badan penanggulangan terorisme atau datasemen-datasemen khusus di lembaga militer. "Sehingga pada saat ada peranan besar di negara lain, maka mereka bisa dilibatkan," katanya.

Namun demikian, diperlukan adanya Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) mengenai operasi terorisme. "Ini perlu, sebagai upaya penegakan hukum agar pada saat pelaksanaan (operasi terorisme) tidak melanggar HAM," tandasnya.

Dalam pembahasan tentang penanggulangan terorisme itu, dari 18 negara yang mengirimkan delegasinya, Amerika Serikat (AS) terlihat mendominasi jalannya sidang dan berusaha menawarkan berbagai program penanganan dan penanggulangan terorisme untuk negara APEC, termasuk negara di ASEAN mulai dari Thailand hingga Indonesia.

Di antaranya di negara Thailand, AS menawarkan sistem dan manajemen tentang pengamanan di pelabuhan udara di ibukota Bangkok. Di sejumlah negara lainnya, AS juga menawarkan standardisasi penanganan terorisme dengan menggunakan anjing pelacak, yang di setiap negara ternyata masih memiliki standar yang berbeda.

Indonesia juga tak luput dari perhatian AS dalam penanggulangan terorisme. "Indonesia ditawari Amerika Serikat untuk proyek dialog publik, hingga quick responsibility. Di mana quick response ini ditujukan agar ada sinkronisasi penanganan teroris oleh sejumlah lembaga, mulai dari Pemda, pemadam kebakaran, hingga tim medis dan sejumlah lembaga yang terkait," terang Harry.

 

Investor Daily

Penulis: ROS

Sumber:Investor Daily