Malaysia: Penggugat Skandal 1MDB Punya Agenda Politik i

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menggelar konferensi pers di sebuah hotel di Sepang, Kuala Lumpur, pada tanggal 18 Juli 2014, setelah pesawat Malaysia Airlines MH17 yang membawa 298 orang dari Amsterdam ke Kuala Lumpur jatuh di timur Ukraina.

Oleh: Natasia Christy Wahyuni / WIR | Senin, 19 Juni 2017 | 16:00 WIB

Kuala Lumpur - Malaysia menyatakan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) harus mempublikasikan nama penggugat dalam penyelidikannya atas penyalahgunaan dana dari perusahaan investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Kasus itu diduga dipicu oleh individu-individu dengan agenda melawan pemerintahan Malaysia.

Hal itu disampaikan oleh Menteri di Departemen Perdana Menteri (PM), Abdul Rahman Dahlan. Menurut Abdul, penyebutan para penggugat dibutuhkan, sehingga publik bisa melihat seberapa dalam keterlibatan mereka dengan partai-partai oposisi yang memiliki agenda untuk menggulingkan PM Najib Razak.

“Kecurigaan saya bahwa para penggugat ini sesungguhnya warga Malaysia dengan agenda politik mengerikan untuk melawan PM dan pemerintah,” kata Abdul lewat pernyataannya pada Minggu (18/6).

“Warga Malaysia pantas mengetahui para penggugat ini dan Departemen Kehakiman AS harus mengungkapkan identitas mereka,” tambah Abdul.

Dia mengatakan Departemen Kehakiman AS memiliki hak untuk mengajukan gugatan, tapi penting mendasarkan kasus menurut fakta-fakta bukan retorika atau pernyataan dengan niat buruk. Menurutnya, tidak ada bukti adanya penyalahgunaan dana dari 1MDB, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Rekening Publik parlemen Malaysia.

“1MDB bukan merupakan pihak dalam gugatan sipil Departemen Kehakiman AS. Faktanya, aset-aset yang diduga disalahgunakan dan berusaha direbut, ternyata dibeli oleh entitas-entitas yang tidak secara legal dimiliki atau dikuasai oleh 1MDB,” ujar Abdul.

Pada 2016, jaksa Amerika mengajukan tuntutan penggelapan aset sipil terhadap lebih dari US$ 1 juta aset-aset Amerika yang dibeli dari penyelewengan dana 1MDB. Tuntutan tersebut menggemakan desakan para oposisinya agar Najib segera mundur termasuk dari Mahathir Mohamad.

Najib berada di bawah tekanan politik terkait deposito ke rekening pribadinya sebesar US$ 840 juta (Rp 11 triliun). Pada Kamis lalu, Departemen Kehakiman AS melakukan pengajuan terakhir perebutan aset-aset senilai US$ 540 juta dari dana yang diduga dicuri dari 1MDB. Langkah itu otomatis dikritik oleh pemerintah Malaysia.

Jaksa Agung Malaysia, Mohamed Apandi Ali, menyampaikan kekecewaannya karena Departemen Kehakiman AS tidak memberitahu atau mengumumkan kepada kantornya atas langkah terakhir itu. Apandi mengklaim tidak ada kesalahan atau penyalahgunaan yang ditemukan dalam 1MDB setelah perusahaan Malaysia tersebut diselidiki oleh berbagai badan, termasuk oleh Komisi Anti Korupsi Malaysia.

Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein menantang Departemen Kehakiman untuk menyediakan bukti kuat dalam kasus itu. Sebab, tanpa bukti kuat maka kasus tersebut hanya akan mencemarkan reputasi dan kredibilitas lembaga AS tersebut.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT