Malaysia Desak Singapura Evaluasi "Perjanjian Air"

Malaysia Desak Singapura Evaluasi
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyampaikan pidato tentang “Hubungan Bilateral Malaysia-Thailand di ASEAN”, di Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand, pekan lalu. ( Foto: Dok SP )
Natasia Christy Wahyuni / JAI Kamis, 1 November 2018 | 15:52 WIB

Putrajaya - Pemeritah Malaysia mendesak Singapura untuk mengevaluasi "Perjanjian Air" antarkedua negara yang dibuat pada 1962. Malaysia berharap negosiasi dengan Singapura akan mencapai kesepakatan baru, khususnya pada besaran harga yang tidak pernah berubah selama lebih dari 50 tahun tersebut.

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Marzuki Yahya, negaranya berhak untuk mengevaluasi kesepakatan air antarkedua negara yang dibuat pada 1962.

"Meskipun Singapura mengatakan Malaysia telah kehilangan hak untuk mengevaluasi kesepakatan itu, faktanya perjanjian itu menyatakan bahwa evaluasi bisa dilakukan setelah 25 tahun," kata Marzuki, kepada Parlemen Malaysia, di Putrajaya, Rabu (31/10).

Seperti diketahui, pada Agustus 2018, Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong, mengatakan "Perjanjian Air" yang dibuat kedua negara adalah “suci” dan kedua negara harus melanjutkan secara ketat sesuai ketentuannya. Kesepakatan air tersebut akan jatuh tempo pada 2061.

Namun Marzuki mengatakan, berdasarkan ketentuan Perjanjian Air 1961 dan 1962, harga air baku yang dipasok Malaysia untuk Singapura yaitu 3 sen per 1.000 galon dan bisa dievaluasi setelah 25 tahun. Dengan demikian, Malaysia memiliki hak untuk mengevaluasi harga air sesuai aturan yang ada.

“Ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia, kapan saja setelah tahun 1986 dan 1987, secara hukum berhak untuk meninjau harga air,” kata Marzuki.

Dia mengatakan langkah-langkah yang diambil Malaysia antara lain memberitahukan secara jelas pendiriannya terkait masalah itu, dalam pertemuan bilateral dengan Singapura. Selain itu, ujarnya, koordinasi dengan pihak terkait, terutama pemerintah Johor, sedang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tanpa mempengaruhi kepentingan negara.

“Kami akan terus berkomitmen. Saya berharap dengan kerja sama seluruh anggota parlemen, bisa memberikan kekuatan terhadap upaya untuk mendapatkan harga yang diinginkan oleh pemerintah Malaysia. Upaya Singapura untuk mengatakan bahwa Malaysia kehilangan hak mengevaluasi kesepakatan hanya menunjukkan kelemahannya dan usahanya memutarbalikkan fakta,” kata Marzuki.

Dia menjelaskan upaya untuk mengevaluasi harga air sudah dilakukan pada 1998 dan 2002 antara PM saat itu, Mahathir Mohamad dan Goh Chok Tong. Saat ini, kedua pemerintah berada di tengah-tengah perundingan untuk menentukan harga yang bisa menguntungkan kedua belah pihak.

“Saya ingin menekankan lagi bahwa hak Malaysia untuk mengevaluasi harga air tidak dapat ditolak,” kata Marzuki.

Di bawah kesepakatan air, Singapura diberikan hak-hak eksklusif untuk menarik sampai maksimum 250 juta galon air per hari dari Johor. Sebagai imbalannya, Johor menerima hak eksklusif air yang diolah sampai lima juta galon atau 2% dari pasokan air ke Singapura seharga 50 sen per 1.000 galon.

Marzuki menambahkan, pembicaraan mengenai evaluasi "Perjanjian Air" tersebut menjadi salah satu agenda yang akan dibahas PM Malaysia, Mahathir Mohamad, saat berkunjung ke Singapura pada 12 November mendatang.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE