Bank Indonesia

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Dengan adanya SE tersebut, diharapkan perbankan dapat memerangi tindak pidana pencucian uang lebih efektif lagi.

SE tersebut sebagai kelanjutan ketentuan pelaksanaan penerapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (APU dan PPT) bagi Bank Umum.

“SE ini mengatur mengenai pelaksanaan kewajiban bank, dalam mencegah bank digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Itu dituangkan dalam Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT,” tulis BI di Jakarta, Kamis (20/6).

BI mewajibkan bank-bank yang telah memiliki pedoman APU dan PPT, tapi belum memenuhi acuan minimum, wajib menyesuaikan dan menyempurnakannya hingga 28 Juni 2013. Sejumlah pokok pengaturan tersebut di antaranya yaitu tugas dan tanggung jawab Direktur yang melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program APU dan PPT.

Beberapa tugas yang harus dilakukan Direktur tersebut yaitu menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi ketentuan BI tentang APU dan PPT, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Direktur tersebut juga memantau pelaksanaan tugas unit kerja khusus dan/atau pejabat bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT.

Selain Direktur, BI menetapkan adanya Pejabat Unit Kerja Khusus (UKK) atau pejabat bank yang bertanggung jawab menjalankan fungsi UKK dengan sejumlah persyaratan. Sebagai contoh, memiliki pengetahuan yang memadai mengenai APU dan PPT, serta peraturan lainnya yang terkait dengan produk dan aktivitas perbankan.

“Pejabat tersebut juga memiliki pengalaman yang memadai di bidang perbankan dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai risk assesment serta risk mitigation yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT,” jelas BI.

Bank diwajibkan pula untuk melakukan prosedur penyaringan (pre-employee screening), pengenalan, dan pemantauan profil karyawan yang dituangkan dalam kebijakan Know Your Employee (KYE). Kebijakan tersebut berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi anti fraud.

Dalam SE tersebut dijelaskan pula mengenai Beneficial Owner (BO) atau seseorang yang memberikan penghasilan atau menjadi sumber dana bagi calon nasabah yang tidak atau belum memiliki penghasilan. Sebagai contoh, suami atau orang tua menjadi BO bagi istri atau anaknya yang belum berpenghasilan namun menjadi nasabah sebuah bank.

“Dengan mengetahui jumlah penghasilan BO, maka akan memudahkan bank untuk mengukur kewajaran transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang tidak berpenghasilan tersebut,” tulis BI.

BI menegaskan, pada saat PBI tersebut, SE BI Nomor 11/31/DPNP tanggal 30 November 2009 perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Investor Daily

Penulis: GRC

Sumber:Investor Daily