Prajurit TNI Dapat Bantuan Uang Muka KPR

(beritasatu.com)

Oleh: Robertus Wardi / ED | Rabu, 4 Maret 2015 | 18:28 WIB

Jakarta - Mulai tahun 2015, para prajurit TNI akan mendapat bantuan uang muka untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Bantuan diberikan kepada prajurit yang masih aktif dan para pensiunan yang belum memiliki rumah.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perumahan dan Sosial, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP), Brigjen Mar (Purn) SH Setyabudhie, dalam paparannya di Markas Besar (Mabes) TNI, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Hadir dalam paparan tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Letjen TNI Ediwan Prabowo, Kasum TNI Marsdya TNI Dede Rusamsi, Irjen TNI Letjen TNI Syafril Mahyudin, Wakasad Letjen TNI M. Munir, Wakasal Laksda TNI Widodo, Wakasau Marsdya TNI Bagus Puruhito, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya, para Asisten Panglima TNI dan Asisten Personel Angkatan.

Setyabudhie menjelaskan, bantuan KPR meliputi dua program. Pertama, berupa Program Khusus (Progsus), yaitu bantuan uang muka yang diberikan khusus untuk anggota aktif TNI, Polri dan PNS Kemhan yang dananya didukung dari PT ASABRI.

Kedua, berupa Program Reguler (Progreg) adalah bantuan uang muka yang diberikan kepada Purnawirawan TNI, Polri dan PNS Kemhan yang dananya murni berasal dari YKPP.

Prosedur bagi para anggota aktif untuk mendapatkan KPR di antaranya harus memenuhi persyaratan umum, yaitu peserta ASABRI, masa kerja minimal 5 tahun, belum memiliki rumah pribadi, tidak sedang terikat hutang bank/lembaga keuangan lainnya.

Syarat lainnya adalah kesanggupan gajinya dipotong via Pekas/Juru Bayar masing-masing Satker atau yang ditunjuk bank/lembaga keuangan pemberi kredit, besar BUM KPR Rp 14 Juta (termasuk biaya proses), besar angsuran maksimal 1/3 penghasilan, dan lama angsuran maksimal 15 tahun disesuaikan dengan pertimbangan pemberi kredit.

Moeldoko menyambut baik kebijakan tersebut. Dia menegaskan semua prajurit dan PNS TNI wajib untuk mengetahui yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. “Para asisten personel dari ketiga angkatan supaya mendistribusikan informasi ini kepada bawahannya. Ini wajib hukumnya agar para prajurit mengetahuinya,” tegas Panglima. 


Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT