Bank BUKU 4 Siap Penuhi Kebutuhan Masyarakat i

Layanan Rekening Ponsel yang dihadirkan PT Bank CIMB Niaga Tbk kepada nasabah, merupakan salah satu produk digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam aktivitas perbankan di era modern.

Oleh: Thomas Ekafitrianus / THM | Jumat, 21 April 2017 | 17:07 WIB

JAKARTA – Layanan digital sudah masuk dan mempengaruhi sendi-sendi aktivitas masyarakat perkotaan. Tren digital pun telah menjadi gaya hidup yang sulit dipisahkan, tak terkecuali layanan digital perbankan. Di sisi lain, ada masyarakat yang ingin menikmati layanan bank, namun mereka belum terjangkau oleh bank karena tinggal di pelosok daerah atau pulau-pulau terpencil di Tanah Air.

Untuk dapat menyediakan layanan kepada masyarakat di kota maupun pelosok daerah Indonesia atau bahkan pada skala internasional, bank harus memiliki permodalan yang besar. Bank yang bermodal inti minimal Rp 30 triliun atau lebih, dinilai mampu menyediakan layanan-layanan yang dibutuhkan masyarakat perkotaan sampai pelosok daerah Nusantara. Bank dengan kapasitas modal sebesar itu juga mampu melaksanakan aktivitas bank umum dengan layanan yang lengkap.

Agar bank dapat menjangkau masyarakat di pelosok daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan program electronic banking, yakni Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) serta Layanan Keuangan Digital (LKD). Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dengan modal besar tentu dapat lebih optimal melaksanakan dan ikut menyukseskan dua program tersebut.

Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Soetiono mengatakan, hasil survei nasional literasi keuangan OJK tahun 2016 menunjukkan terdapat 67,82% (inklusi keuangan) masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan.

Di sisi lain, hanya 29,66% (literasi keuangan) penduduk yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, sikap dan perilaku yang memadai dalam menggunakan produk dan layanan keuangan. Untuk itu, OJK mendorong masyarakat memiliki sikap keuangan dalam menentukan tujuan keuangan dan merencanakan keuangan. “Produk dan layanan jasa keuangan harus dapat membawa masyarakat mempunyai sikap keuangan atau financial attitudes,” kata dia, baru-baru ini.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean juga mengatakan, BI mengupayakan target inklusi keuangan tersebut tercapai, salah satunya dengan memaksimalkan LKD sebagai sarana mendorong inklusi keuangan masyarakat khususnya di daerah-daerah. Eni menjelaskan, penyelenggaraan LKD melalui agen LKD individu pada awalnya hanya dapat diselenggarakan oleh bank BUKU 4, karena pertimbangan modal dan kesiapan fasilitas.

Namun, saat ini LKD dapat dilaksanakan juga oleh BUKU 1-3, sepanjang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial. Berdasarkan data OJK periode Januari 2017, jumlah bank umum di Indonesia yang di dalamnya termasuk kategori BUKU 1-4 sebanyak 116 bank, sedangkan bank perkreditan rakyat (BPR) sebanyak 1.630 bank.

Total kantor bank umum sebanyak 32.713 kantor. Dari jumlah tersebut, total jumlah kantor bank BUKU 4 sebanyak 15.512 kantor, jumlah kantor BUKU 3 sebanyak 10.380 kantor, jumlah kantor BUKU 2 sebanyak 4.048 kantor, dan jumlah kantor kategori BUKU 1 sebanyak 913 kantor. Dengan demikian, terlihat jelas bank BUKU 4 yang memiliki modal besar mampu menghadirkan kantor dan layanan di berbagai daerah di Indonesia dengan jumlah yang banyak. Tentunya, kombinasi keberadaan kantor cabang bank dengan upaya-upaya untuk mendukung inklusi keuangan diharapkan menjangkau seluruh masyarakat agar dapat menikmati layanan perbankan.

Bank BUKU 4 juga memperoleh keleluasaan untuk dapat melakukan seluruh kegiatan usaha perbankan dibandingkan BUKU 1-3. Kegiatan-kegiatan usaha tersebut adalah penghimpunan dana, penyaluran dana, serta beragam layanan perbankan lainnya termasuk electronic banking.

Sementara itu, dalam melakukan penyertaan modal, penyertaan maksimal BUKU 4 sebesar 35% dari modal bank. Di sisi lain, penyaluran kredit BUKU 4 kepada usaha produktif minimal 70% dari total kredit. Sementara itu, regulator memandang arah perkembangan ekonomi global yang mengakibatkan semakin menyatunya ekonomi nasional dengan ekonomi regional dan internasional, merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dimanfaatkan dan diantisipasi oleh industri perbankan. Hal ini
bertujuan agar bank dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan perekonomian nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menjelaskan, seiring dengan rencana integrasi sektor keuangan Asean tahun 2020 yang memungkinkan bankbank dengan kualifikasi tertentu (Qualified Asean Banks) bebas beroperasi di kawasan Asean, perbankan nasional perlu meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi.

Selain itu, kata Muliaman, perkembangan ekonomi global akan berdampak pada semakin kompleksnya kegiatan usaha dan kebutuhan pembukaan jaringan kantor bank. “Selain memperoleh keleluasaan ekspansi bisnis di luar Asia, sebenarnya, semakin besar modal suatu bank tentunya semakin boleh mereka melakukan beragam kegiatan usaha, karena kapasitasnya dalam menyerap risiko lebih besar,” jelas Muliaman di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bank di Tanah Air yang memiliki modal inti minimal Rp 30 triliun atau lebih mampu bersaing dalam layanan dan inovasi dengan bank-bank di kawasan Asean. Di samping itu, bank dengan modal minimal sebesar itu dapat mengantisipasi dan menyerap risiko. Semakin tinggi modal inti bank terutama yang masuk BUKU 4, maka bank semakin kuat dan berpeluang memperluas cakupan kegiatan usaha.

Korelasi permodalan terhadap tingkat kekuatan bank juga menjadi faktor penting yang dapat memberikan kenyamanan serta keamanan bagi nasabah dan masyarakat, agar mereka berminat melakukan kegiatan perbankan bersama BUKU 4. Penguatan modal dan daya saing juga dapat mengoptimalkan peran suatu bank sebagai lembaga intermediasi, khususnya pada usaha produktif termasuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat melalui kredit atau bentuk-bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.




Sumber: Investor Daily
ARTIKEL TERKAIT