Rights Issue Disetujui, Konsorsium Ilham Habibie Kuasai Bank Muamalat

Rights Issue Disetujui, Konsorsium Ilham Habibie Kuasai Bank Muamalat
Ilham Habibie ( Foto: BSMH )
Nida Sahara / FMB Kamis, 11 Oktober 2018 | 15:03 WIB

Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk membahas tiga agenda dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), Kamis (11/10). Dalam rapat tersebut, telah disetujui penerbitan saham baru atau rights issue melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 20 miliar lembar saham dengan nilai yang dihimpun sebesar Rp 2 triliun yang akan ambil oleh konsorsium yang dipimpin Ilham Habibie dan akan menjadi pemegang saham pengendali (PSP).

Chief Executive Officer Bank Muamalat Achmad K Permana mengatakan, terdapat tiga agenda dalam RUPSLB tersebut. Pertama, meminta persetujuan rights issue kepada pemegang saham perseroan. "Sebenarnya perpanjangan rights issue karena yang disetujui tahun lalu itu sudah expired 20 September kemarin. Jadi kami lakukan perpanjangan rights issue," ungkap Permana di sela RUPSLB, di Muamalat Tower, Jakarta, Kamis (11/10).

Adapun, rights issue tersebut akan menetapkan harga pelaksanaan sebesar Rp 100 per lembar saham, sehingga dengan menerbitkan 20 miliar lembar saham baru, perseroan akan mendapatkan dana Rp 2 triliun. Empat investor yang tergabung dalam konsorsium yang dipimpin Ilham Habibie akan mengeksekusi aksi tersebut sehingga menjadi pemegang saham pengendali.

Konsorsium tersebut terdiri dari empat pihak, yakni dirinya yang sebagai ketua, keluarga Arifin Panigoro, Lynx Asia, dan SSG Capital Hong Kong. Menurut dia, dana hasil rights issue tersebut akan masuk ke dalam modal inti atau tier 1 Bank Muamalat.

"Harga pelaksanaannya Rp 100 dengan 20 miliar saham, jadi Rp 2 triliun. Nanti akan terdelusi 66 persen," kata Permana.

Dengan demikian, konsorsium tersebut akan masuk menjadi pemegang saham pengendali (PSP) lebih dari 60 persen. Aksi korporasi tersebut diharapkan, bisa terlaksana sebelum akhir tahun ini. Permana menambahkan, saat ini perseroan akan mencari berbagai skema pendanaan yang memungkinkan untuk memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) soal suntikan modal awal yakni Rp 4 triliun.

"Kami sedang di keputusan meeting, di luar Rp 2 triliun itu juga diberi kewenangan untuk mencari tambahan dalam berbagai kemungkinan seperti subdebt, bisa escrow dan lain-lain. Sisa Rp 2 triliun nanti kami belum tahu dalam bentuk apa, kami akan diskusikan dengan konsorsium," terang Permana.

Lebih lanjut, dalam agenda kedua RUPSLB tersebut, Permana menyebut ada perubahan anggaran dasar (AD) Bank Muamalat. Menurut dia, hal tersebut lebih teknis karena beberapa produk ke depannya ada perubahan. "Perubahan anggaran dasar itu lebih teknis, karena beberapa produk kita nanti ke depannya dengan ada yang baru bisa tercover juga, contohnya giro mudharabah dan sebagainya," jelas dia.

Kemudian, agenda ketiga, lanjut Permana yakni adanya pergantian manajemen Bank Muamalat. Adapun, dalam RUPSLB tersebut Direktur Bisnis Korporasi Bank Muamalat yakni Indra Yurana Sugiarto mengundurkan diri.

Surat Resmi
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku belum mendapatkan surat resmi dari pemegang saham pengendali (PSP) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk terkait rencana masuknya konsorsium yang dipimpin oleh Ilham Habibie terkait rencananya untuk menjadi investor. Meskipun pihak konsorsium tersebut sudah menghadap OJK mengenai rencana penguatan modal bank syariah pertama di Indonesia tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, untuk menjadi investor harus memberikan surat terlebih dahulu kepada otoritas. Hal tersebut sebagai bukti keseriusan dari pihak investor yang ingin masuk memperkuat modal Bank Muamalat. Selain itu, calon investor juga perlu menyiapkan dana sebesar Rp 4 triliun ke escrow account Bank Muamalat.

"Surat formal ke otoritas itu harus ada, itu kaitannya dengan Muamalat yang mau RUPS, yang jelas kalau belum ada surat formal ke otoritas, dan belum ada escrow Rp 4 triliun, ya siapa saja boleh menyebut menjadi lead konsorsium. Seperti dulu juga banyak yang mau, tetapi tidak kredibel kalau tidak jadi masuk, padahal escrow sudah disimpan. Jadi, supaya kredibel dijaga, kalau mau masuk ya masuk saja tapi ada surat formalnya," jelas Wimboh.

Menanggapi hal tersebut, Permana menjelaskan, konsorsium sudah berkirim surat kepada OJK mengenai rencana empat investor tersebut masuk ke Bank Muamalat. "Dari PSP sudah memberi tahu bahwa mereka menunjuk, sebelumnya tetapi dari konsorsium mereka sudah menyatakan minat disampaikan langsung ke OJK oleh Pak Ilham," tutur Permana.

Komitmen Konsorsium
Sebelumnya, Ilham Habibie mengatakan, konsorsium yang dipimpin olehnya berkomitmen untuk menguatkan Bank Muamalat dalam hal tindakan skema investasi asset swap dan melalui rights issue yang masuk tier 1. "Kedua skema itu tidak bisa berdiri sendiri, dalam waktu dekat ini 11 Oktober akan diadakan RUPSLB untuk secara formal menyepakati rights issue, nanti persisnya lihat rights issue, tapi kami berani bilang di atas 60 persen, jadi PSP," jelas Ilham.

Pihaknya menambahkan, empat investor yang masuk dalam konsorsium tersebut akan menjadi entitas tersendiri, yang kemudian menjadi pemegang saham pengendali. Dengan begitu, struktur pemegang saham Bank Muamalat akan berubah, setelah rights issue.

Berdasarkan data pemegang saham di website Bank Muamalat, Islamic Development Bank (IDB) menjadi PSP dengan saham yang dipegang sebesar 32,74 persen, kemudian Bank Boubyan 22 persen, Atwill Holding Limited 17,91 persen, National Bank of Kuwait 8,45 persen. Kemudian, IDF Investment Foundation sebesar 3,48 persen, BMF Holding Limited 2,84 persen, Reza Rhenaldi Syaiful 1,67 persen.

Sementara itu, Dewi Monita memegang saham 1,67 persen, Andre Mirza Hartawan 1,66 persen. Untuk Koperasi Perkayuan Apkindo-MPI (Kopkapindo) sebesar 1,39 persen, dan pemegang saham lainnya sebesar 6,19 persen.

Dengan masuknya konsorsium yang dipimpin Ilham Habibie, pihaknya menegaskan, meskipun akan menjadi PSP menggantikan IDB, namun pihaknya tidak akan mengeluarkan pemegang saham yang sudah terdaftar tersebut. "Pemegang saham lainnya akan terdelusi, tetapi kami tidak ada rencana membuat 0 persen mereka. Ini perkiraan kami, jadi kami lebih dari 60 persen dan sekitar 30 persen itu berasal dari IDB dan lainnya, tetapi tidak nol," jelas Ilham.

Permana menyampaikan, dengan adanya dana segar yang masuk melalui rights issue tersebut, maka rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) akan dijaga di kisaran 14 persen. Adapun, sampai dengan semester pertama tahun ini, posisi CAR perseroan berada di posisi 15,92 persen.

Dengan adanya kepastian konsorsium investor yang telah masuk tentunya akan sangat membantu penguatan Bank Muamalat saat ini dan rencana bisnis ke depannya. Pihaknya yakin dengan kehadiran Ilham Habibie yang memimpin konsorsium investor akan memberikan keyakinan kepada para nasabah dan pemangku kepentingan Bank Muamalat.

"Ke depannya, kami optimistis bahwa permodalan Bank Muamalat akan semakin kuat dan stabil, sehingga upaya perseroan untuk melakukan ekspansi pembiayaan dapat berjalan dengan baik," kata Permana.

Permana menyebut, setelah masuknya investor baru, perseroan akan fokus pada tiga hal, pertama membangun infrastruktur penopang bisnis Bank Muamalat. Termasuk melakukan pengembangan di sisi teknologi informasi dan manajemen risiko.

Setelah hal tersebut selesai, Bank Muamalat akan melakukan pembenahan rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF).

"Jadi ada tiga, bad bank, good bank, dan new bank. Untuk bad bank (NPF) memang bukan hal mudah yang setahun selesai, pasti butuh proses, jadi ekspansi (pembiayaan) baru akan kami lakukan setelah infrastrukturnya solid," tegasnya.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan per Juni 2018, CAR Bank Muamalat berada di posisi 15,92 persen, meningkat dari posisi yang sama tahun lalu di posisi 12,94 persen. Sedangkan rasio NPF gross di posisi 1,65 persen menurun dari 4,95 persen pada Juni 2017.

"NPF membaik itu karena dihitung menjadi asset swap, ada penjualan aset Rp 6 triliun, dan kemudian ada penurunan pembiayaan karena run off di situ, maka NPF membaik," ungkap Permana.

Sementara itu, rasio return on aset (ROA) pada posisi 0,49 persen di Juni 2018 membaik dibandingkan posisi pada Juni 2017 lalu sebesar 0,15 persen. Adapun, return on equity (ROE) per Juni 2018 di level 5 persen, menurun dari posisi yang sama tahun lalu di level 2,25 persen.



Sumber: Investor Daily
CLOSE