Wasekjen Golkar Minta Rekomendasi Kasus HAM 1965 Ditolak

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Haris Azhar (kiri) bersama korban peristiwa 1965 Bejo Untung (dua kiri) dan Mujayin (tiga kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait laporan penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa 1965 di Kantor Kontras, Jakarta, Rabu (25/7). (Antara)

Oleh: | Rabu, 22 Agustus 2012 | 17:03 WIB
Ormas yang tergabung dalam front Pancasila akan siap menolak tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM ini.
 
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Leo Nababan meminta desakan pemulihan hak-hak politik para korban dan keluarga peristiwa 1965 dihentikan.

Menurut dia, rekomendasi Komnas HAM yang menyatakan terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa itu tak perlu diteruskan ke pengadilan HAM.
 
Leo berargumen, masih ada Tap MPRS Nomor 1966 tentang ajaran komunis yang belum dicabut dan itu bisa dijadikan dasar antikomunis di Indonesia. Ditambahkannya, sejumlah ormas yang tergabung dalam front Pancasila akan siap menolak tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM ini.
 
"Front Pancasila akan siap menghadang terutama kawan-kawan generasi muda Anshor NU bila peristiwa ini misalnya diadili," kata Leo, melalui pesan elektronik kepada wartawan, hari ini.
 
Ketua Kosgoro era 1957 menyatakan, korban dan keluarga peristiwa 1965/1966 yang dikaitkan dengan komunis tak perlu meminta lebih jauh. "Sudah cukup hak politik mereka dipulihkan," tegas Leo.
 
Soal rekomendasi tentang peristiwa 1965 ini memang sempat jadi kontroversi. Atas hasil rekomendasi itu Komnas HAM menyarankan opsi yang bisa diambil pemerintah adalah melakukan rekonsiliasi dengan cara presiden meminta maaf. Namun sudah hampir sebulan, pemerintah belum mengambil sikap.

Sumber:
ARTIKEL TERKAIT