Pembangunan jalur MRT di Jakarta
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak bisa begitu saja memutuskan untuk membatalkan pembangunan MRT.

Impian warga Jakarta menikmati transportasi massal modern dan canggih seperti Mass Rapid Transit (MRT) kemungkinan besar terancam batal. Sebab, Gubernur DKI Jakarta meminta PT MRT Jakarta memaparkan kembali sejarah pelaksanaan MRT di Jakarta.

Bila dalam pemaparan ditemukan ada harga proyek yang tidak sesuai dengan harga pasaran atau terlalu mahal, maka pembangunan tersebut akan dibatalkan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemaparan ulang tersebut dilakukan karena pihaknya menerima hasil kajian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Dari hasil kajian MTI, terlihat pembangunan MRT Jakarta sangat mahal.

“Karena itu kita akan meminta PT MRT Jakarta untuk paparan ulang, kami ingin melihat apakah sudah sesuai atau belum. Prinsipnya gubernur kan sederhana kalau bisa membuktikan itu tidak mahal ya jalan, toh bukan duit kita kok. Tetapi itu harus dihitung,” kata Basuki di Balaikota DKI, Jakarta, Rabu (17/10).

Selain ingin melihat harga nilai proyek, lanjutnya, pihaknya juga ingin mengkaji rute yang telah ditetapkan. Dia menilai rute yang sekarang ini yaitu Koridor Selatan-Utara dengan rute Lebak Bulus-Kampung Bandan telah mengorbankan Stadion Lebak Bulus.

Basuki menginginkan pembangunan dibalik arahnya yaitu dari Utara ke Selatan dengan rute Kampung Bandan-Lebak Bulus. Dengan alasan lahan di Kampung Bandan lebih luas, sehingga stadion Lebak Bulus tidak perlu dibongkar.

Kendati demikian, Basuki menegaskan hal itu bukan berarti dia bersama Jokowi tidak setuju dengan pembangunan MRT. Mereka tetap setuju pembangunan MRT karena kota bessar di duni membutuhkan moda transportasi. Hanya saja, bila diberikan pilihan MRT atau monorel, dia lebih memilih melanjutkan monorel.

“Kenapa monorel, karena tidak perlu berhutang. Kalau MRT kita berhutang dan harus menanggung pembayarannya. Makanya gubernur tidak mau berhutang. Kan ini bukan duit kami, ini duit rakyat. Kalau terbengkalai fasilitas umum jadi sasaran. Gubernur ingin MRT benar-benar dikaji secara serius,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Alvinsyah mengatakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak bisa begitu saja memutuskan untuk membatalkan pembangunan MRT di Jakarta.

Sebab, pembangunan MRT sudah terikat dalam perjanjian hukum antara Japan International Corporation Agency (JICA) dengan Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat. Bila dibatalkan harus dipastikan tidak ada denda pinalti yang akan memberatkan APBD DKI Jakarta.

“Jika Gubernur akan melakukan penundaan pembangunan MRT, karena melanjutkan monorail, maka harus dilihat dulu peluang pembatalan tersebut. Sebab, pembangunan MRT ini menggunakan pinjaman dari JICA. Di dalam pinjaman itu terdapat perjanjian  antara sejumlah stakeholder. Bila ada peluang untuk menunda atau sampai membatalkan, tidak masalah dilakukan. Jika tidak maka pembangunan ini harus tetap dilaksanakan,” jelas Alvinsyah.

Dia sangat menyayangkan terancam batalnya pembangunan MRT di ibu kota. Sebab, Jakarta sangat membutuhkah moda transportasi massal setingkat dengan MRT. Kondisi Jakarta saat ini yang penuh dengan kemacetan panjang akibat penggunaan kendaraan pribadi harus disikapi dengan penyediaan fasilitas transportasi publik dengan kapasitas tinggi.

Pembangunan MRT ini bisa menjawab solusi tranportasi massal di Jakarta. Karena moda transportasi yang ada di Jakarta saat ini belum bisa melayani masyarakat dengan baik. Bahkan perlu ada empat koridor MRT untuk bisa mengatasi kemacetan di Jakarta.

Alvinsyah membandingkan dalam rancangan pembangunannya, MRT pada tahun ketiga dapat mambawa 412.000 penumpang per hari. Sementara untuk monorel setiap hari diperkirakan dapat membawa  39.400 penumpang. Selain itu, dana yang digunakan untuk membangun MRT sudah jelas menggunakan pinjaman dari pinjaman JICA. Pinjaman itu akan dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta bersama Pemerintah pusat kepada JICA.

“Sedangkan pembangunan monorel untuk ke depan belum diketahui sumber dananya. Apakah menggunakan investor baru,” tuturnya.

Penulis: