Ratusan  buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek-Serang berunjuk rasa didepan Istana Merdeka. FOTO: Joanito De Saojoao/ SUARA PEMBARUAN
Telah terjadi pelanggaran pada proses penetapan surat keputusan tersebut.

Penetapan surat keputusan penetapan upah minimum 26 kabupaten dan kota di Jawa Barat mendapat penolakan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Menurut Apindo ada pelanggaran dari aturan yang tidak sesuai dengan mekanisme.

“Pengusaha ada yang menandatangani dan ada yang tidak (saat rapat) di dewan pengupahan. Saat di dewan pengupahan provinsi, (Apindo) tidak tanda tangan. Ini dinamika, semoga bisa dilaksanakan,” kata Heryawan.

Ketua Apindo Jawa Barat, Deddy Wijaya mengatakan, pihaknya menolak menandatangani hasil rapat di dewan pengupahan karena ada beberapa penetapan yang prosesnya tidak sesuai mekanisme.

Setelah keluar rekomendasi dari bupati atau walikota ke gubernur, sambung Deddy, ternyata ada yang menarik lagi rekomendasinya.

“Yang ajaib, angkanya berubah setelah didemo buruh. Ini pelanggaran dari aturan yang seharusnya dijalankan pemerintah. Kami sangat keberatan sekali,” ujar Deddy tanpa menyinggung keberatan atas besaran kenaikan nominal upah minimum buruh.

Menurut Deddy, kenaikan upah minimum tidak akan jadi masalah selama prosesnya berlangsung sesuai dengan aturan.

Penulis: