Farhat Abbas
Tindakan Farhat dinilai sangat melukai dan mencederai  nilai-nilai kesatuan dan kebangsaan.

Ramdan Alamsyah melaporkan Farhat Abbas terkait kicauan twitter-nya kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), yang diduga menyebarluaskan kebencian terhadap etnis tertentu, ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya.
 
"Laporan saya terkait pernyataan Farhat Abbas melalui twitter-nya, yang  menyebarluaskan kebencian terhadap etnis tertentu dan dapat menimbulkan perpecahan warga Jakarta maupun Indonesia, karena dia menyerang Ahok atau wakil gubernur kita," ujar Ramdan di SPK Polda Metro Jaya, Kamis (10/01).
 
Ia menuturkan, Ahok memang etnis keturunan, tapi bukan berarti Farhat bisa mengatakan sesuatu melalui akun twitter-nya yang menimbulkan rasa kebencian.
 
"Bukan berarti dia (Farhat), melalui akun twitter-nya bisa mengatakan plat nomor apapun yang dipakai Ahok,  Ahok seorang Cina. Ini yang menimbulkan rasa kebencian terhadap sesama," tambahnya.
 
Ramdan menyampaikan, Indonesia didirikan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta mengakui keberagaman suku.
 
"Negara ini, mengakui perbedaan, mengakui suku yang berbagai macam, dan keragaman etnis. Sebagai warga negara yang baik, kita harus saling  menghargai, memberikan, saling merangkul, terlepas dari etnis apapun. Tapi tindakan Farhat ini sudah sangat melukai dan sangat mencederai  nilai-nilai kesatuan dan kebangsaan. Karenanya kami melaporkan,"  jelasnya.
 
Ramdan mengaku, tidak berkoordinasi dengan Ahok. Ia melaporkan tindakan Farhat atas nama pribadi, Komunitas Intelektual Muda Betawi (KIMB) dan Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI).
 
"Saya atas nama pribadi, KIMB, serta  atas nama HAMI, mengecam tindakan itu. Dan ini musuh bersama, bukan  hanya pribadi atau organisasi saya, ini musuh bersama. Ini semata-mata  untuk persatuan bangsa Indonesia," tegasnya.
 
Menyoal Farhat sudah melayangkan permintaan maaf kepada Ahok, Ramdan mengatakan, bukan berarti dengan minta maaf semuanya selesai.
 
"Pernyataan maaf walaupun sudah disampaikan seorang Farhat Abbas tidak berarti tindakan hukum terhapus dengan sendirinya, karena ini merupakan  tindak pidana dan diatur dalam UU. Ketika dia minta maaf, bukan berarti kemudian permintaan maaf itu menghapus UU," katanya.
 
Ramdan pun mengaku siap menjalankan proses hukum, jika laporan yang sedang dibuatnya menyalahi peraturan.
 
"Jika memang saya dihukum atas laporan ini, saya siap terima.  Konsekuensinya memang ada. Namun, saya yakin bahwa yang saya lakukan  demi pancasila dan negara kesatuan. Yang kita lakukan ini, supaya  masyarakat bisa belajar dengan masalah ini. Negara ini didirikan oleh  multi etnis, multi suku, jadi memang harus kita jaga," paparnya.
 
Ramdan berharap, nantinya penyidik bisa memberikan keputusan atau proses hukum sesuai UU yang berlaku.
 
"Kami berharap penyidik mampu memberikan keputusan atau proses hukum,  sesuai dengan diatur UU nomor 40 tahun 2008 dan UU ITE," tegasnya.
 
Diketahui, Ramdan membuat laporan dengan nomor:  TBL/82/I/2013/PMJ/Ditkrimsus. Farhat diduga melakukan penghinaan  terhadap suku dan golongan serta melanggar Pasal 28 ayat 2, UU ITE, juncto Pasal 4, juncto Pasal 16, UU No.40 tahun 2008.
 
Sebelumnya, Farhat membuat kicauan terkait pernyataan Ahok tentang plat  nomor wakil gubernur. Berbagai kalangan sudah menanggapi komentar miring  itu.
 
Berikut tweet Farhat :
“Ahok sana sini protes plat pribadi B 2 DKI dijual polisi ke orang umum katanya! Dasar Ahok plat aja diributin! Apapun plat nya tetap C***!”


Penulis: