Kadiv Humas Polri Irjen Suhardi Alius (kiri) dan Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Boy Rafli Amar.
Brigjen Nur Ali maupun Kabareskrim Komjen Pol Sutarman memilih tidak buka mulut saat ditanya perihal penangkapan dan penahanan para tersangka.

Jakarta -
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri akhirnya mengakhiri musim “paceklik” panjangnya.

Setelah hanya mampu menyidik tanpa menahan tersangka di Bareskrim kecuali kasus kontroversial korupsi Simulator SIM, diam-diam direktorat yang digawangi Brigjen Nur Ali ini telah menahan enam tersangka di Rutan Bareskrim dua bulan lalu.

Berdasarkan data yang diterima Beritasatu, Rabu (6/2) keenam orang tersebut ditahan dalam kasus yang berbeda. Mereka adalah Syamsul Bahri SKM M. Kes, mantan Kepala Bagian Program dan Informasi Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDP) di Kementerian Kesehatan.

Syamsul pertama kali diperiksa di Bareskrim Polri sejak 20 Oktober 2011. Dia tersangkut perkara pengadaan alat bantu kesehatan di 17 rumah sakit di 12 provinsi yang diduga merugikan negara mencapai Rp 183 miliar.

“Pasien“ kedua Direktorat Tipikor yang telah ditahan adalah Usep Hendrajat Wahyu, Kasubid Pertanahan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Sumedang, Jawa Barat. Dia ditahan bersama Rahmat Eka Wijaya dan Marwan T.

Kasus ini disidik sejak Maret 2012 terkait dugaan korupsi kegiatan relokasi dan pembangunan Pasar Hewan Terpadu (PHT) di Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Sumedang yang terjadi pada 2010.

Belakangan kasus ini menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang, Atje Arifin Abdullah, yang juga ikut  dijebloskan ke Rutan Bareskrim Polri karena diduga merugikan negara hingga sebesar Rp 400 juta itu.

“Pasien“ terakhir yang sudah dijebloskan Direktorat Tipikor Polri ke Rutan Bareskrim adalah Edy M. Suhariadi, mantan koordinator penyidik pegawai negeri sipil di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Edy tersangkut kasus korupsi dana perjalanan fiktif di BPH Migas, untuk dua tahun anggaran. Pada 2010, anggaran yang diduga dikorupsi Rp 2,6 miliar, dan pada 2011 anggaran perjalanan yang ditilep Rp 938 juta.

Brigjen Nur Ali maupun Kabareskrim Komjen Pol Sutarman memilih tidak buka mulut saat ditanya perihal penangkapan dan penahanan para tersangka yang belum pernah dipublikasikan dan terkesan diam-diam itu.

Kadiv Humas Polri Irjen Suhardi Alius pun belum mengetahui infomasi yang seharusnya merupakan cerita keberhasilan polisi dalam perang melawan korupsi ini. “Apa (keenam orang itu) sudah ditahan?,“ katanya balik bertanya saat dihubungi Rabu (6/2).

Ketertutupan informasi  ini tentu jauh berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selalu melansir bila menangkap dan menahan tersangka korupsi sehingga memungkinkan publik untuk ikut mengawasi.

 

 


Penulis: