Sejumlah petani tebu se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia menaburkan gula pasir impor ketika unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat,  mereka selain menuntut pembatalan impor gula sebesar 500 ribu ton untuk alokasi tahun depan, juga meminta pengusutan adanya rembesan gula rafinasi di pasar konsumen sebesar 400 ribu ton serta gula selundupan asal Malaysia dan Thailand melalui Entikong dan Nunukan sebesar 720 ribu ton.(14/12/11).FOTO : ANTARA/Reno Esnir.
Pemerintah harus bersikap tegas dan tidak membiarkan masalah gula menjadi berlarut-larut

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menghimbau pemerintah untuk menghentikan impor gula dan mencabut ijin salah satu perusahaan gula rafinasi karena gula-gula tersebut membanjiri pasar ritel domestik.

Natsir Mansyur, Deputi Kadin bidang distribusi, logistik, dan perdagangan mengatakan bahwa tuntutan petani tebu se-Indonesia yang menyuarakan untuk menghentikan 500 ribu ton gula impor dan pencabutan ijin salah satu perusahaan gula rafinasi harus segera diatasi karena akan berpengaruh pada kegiatan produksi industri gula nasional.

"Pemerintah harus bersikap tegas dan tidak membiarkan masalah gula menjadi berlarut-larut," kata Natsir akhir pekan ini.

Berdasarkan data yang ada, Kadin menilai pemerintah tidak perlu mengimpor gula untuk tahun depan. Menurut Natsir, gula yang mencapai 850 ribu ton per akhir desember 2011 masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai bulan Mei 2012.

"Pada saat itu, petani gula juga akan mulai memanen sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor gula, apalagi saat ini harga gula internasional sudah mengalami kenaikan," ujarnya

Natsir menambahkan, tuntutan petani tebu lainnya untuk mencabut ijin produsen gula rafinasi yakni PT Makasar Tene karena hasil audit terhadap dugaan perembesan gula rafinasi yang dilakukan oleh PT Makasar tidak kunjung dikeluarkan.

Menurutnya, pihak Kementerian Perdagangan telah menjanjikan pengumuman hasil audit gula rafinasi sejak Juni 2011 lalu.

"Harusnya pemerintah menindak tegas perusahaan-perusahan yang menyalahi aturan. Oleh karenanya, hasil audit itu sudah semestinya dikeluarkan. Jangan menunggu lagi sampai gula rafinasi itu merembet ke pasar di luar industri makanan dan minuman. Kalau hal ini terus terjadi lalu siapa yang akan menyerap  gula hasil petani?" ungkap Natsir.

Natsir juga mengkhawatirkan, perembesan pasar gula rafinasi pada pasar konsumsi langsung akan berdampak pada rusaknya tata niaga gula secara keseluruhan. Oleh karenanya, hasil audit tersebut diperlukan untuk memastikan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran distribusi dan pemasaran.

"Kalau terbukti menyalahi aturan, ke depan pelakunya harus diberikan punishment dengan mengurangi jatah impor bahan bakunya (raw sugar), bukannya dikasih reward" tegas Natsir.

Terkait hal ini, Natsir juga berharap pada pihak Kementerian Perindustrian untuk tetap mengurangi impor gula mentah atau raw sugar dan tidak menambahnya lagi melebihi dari kapasitas produksi.

Penulis: /FEB