Pengiriman motor. FOTO : EPA
Jika per tahunnya saat ini kenaikan jumlah sepeda motor hanya 12 persen, nantinya bisa menjadi 15 persen per tahun

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengkhawatirkan terjadinya peningkatan persentase kenaikan jumlah sepeda motor dan mobil ber-CC kecil pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April 2012.

Jika per tahunnya saat ini kenaikan jumlah sepeda motor hanya 12 persen, nantinya bisa menjadi 15 persen per tahun. Sedangkan mobil ber-CC kecil yang kenaikannya per tahun hanya 8-10 persen, nantinya menjadi 12 persen per tahun.

Ketua Umum MTI Danang Parikesit mengungkapkan, hal itu terjadi bila kenaikan harga BBM tidak dibarengi dengan pembenahan angkutan umum. Seharusnya dana penghematan dari kenaikan harga BBM digunakan untuk pembangunan dan pembenahan angkutan umum, baik sarana ataupun infrastruktur.

"Kami menduga akan terjadi shifting dari penggunaan angkutan umum ke angkutan pribadi bila tak ada pembangunan atau pembenahan angkutan umum. Pola pembelian sepeda motor dan mobil ber-CC kecil kenaikannya bertambah, kami khawatir kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Makasar, Medan, dan Bandung akan makin macet saja," kata dia ketika dihubungi di Jakarta, hari ini.

Data terakhir yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2009 menyebutkan, jumlah kendaraan roda empat atau lebih, yang terdiri dari mobil penumpang, truk, dan bus di Indonesia mencapai 18.281.437 unit (tidak termasuk sepeda motor). Komposisinya, kendaraan penumpang 10.364.125 unit, sementara kendaraan komersial yang terdiri dari bus 2.729.572 unit dan truk 5.187.740 unit. Untuk sepeda motor, pada 2009 BPS mencatat 52.433.132 unit.

Terkait itu, kata Danang, pihaknya mengusulkan agar minimal 70% dana hasil penghematan anggaran negara dari kenaikan harga BBM untuk perbaikan sektor transportasi umum. Tanpa kebijakan tersebut, pemerintah sama saja ‘egois' karena hanya mementingkan kesehatan anggaran negara (fiskal) tapi menghambat mobilitas masyarakat.

Danang Parikesit mengungkapkan, kenaikan harga BBM untuk mengurangi subsidi anggaran harusnya satu paket dengan pembiayaan infrastruktur transportasi dan perbaikan layanan transportasi umum itu sendiri. Artinya, pemerintah menyiapkan skenario fiscal policy dan transport policy dalam satu paket kebijakan kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi BBM.

“Jika benar pemerintah menerapkan fiscal policy dan transport policy, berarti dana penghematan itu sepenuhnya untuk transportasi umum, minimal 70%-lah. Tapi kalau tidak berarti pemerintah begitu egois karena telah memasung hak masyarakat untuk melakukan mobilitas yang berdampak buruk buat perekonomian,” kata dia.

Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN)Aviliani memperkirakan dana penghematan anggaran sebagai dampak kenaikan harga BBM mencapai Rp 26 triliun dengan kenaikan harga BBM Rp 2.000 per liter. Sedangkan menurut kajian Reforminer Institute, dana penghematan bisa mencapai Rp 57 triliun dengan asumsi kenaikan BBM bersubsidi Rp 1.500 per liter.

Danang Parikesit yang juga Guru Besar Fakultas Teknik Bidang Studi Transportasi dan Logistik mengatakan, kenaikan harga BBM akan membuat belanja masyarakat, terutama transportasi, meningkat. Dampaknya, masyarakat akan mengurangi porsi aktivitas keluar rumah atau memilih tidak melakukan perjalanan. Jika sebagian besar masyarakat memilih berhenti melakukan perjalanan maka aktivitas ekonomi berkurang atau melambat, kesejahteraan masyarakat pun merosot.

Jika memang pemerintah mengalihkan dana penghematan itu untuk transportasi umum, pemerintah bisa memprioritaskan restrukturisasi transportasi dengan melakukan pembangunan jaringan angkutan umum massal di enam kota di Indonesia yang merupakan kota dengan konsentrasi penduduk cukup besar, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Denpasar, dan Medan. Dalam restrukturisasi itu, pemerintah juga perlu mengubah sistem pelaksanaan transportasi.

“Seperti halnya pola bus Trans-Jakarta, pemerintah membeli layanan dari swasta yang prosesnya melalui pola tender. Jadi ada jaminan pembelian layanan, ini yang harus dikembangkan di kota-kota besar di Indonesia, sehingga swasta juga akan banyak berperan dalam perbaikan transportasi umum. Soal sistem transportasinya bisa MRT (mass rapid transit/MRT) atau LRT (light rapid transit). Kami kira kalau ada dana Rp 10-20 triliun cukup untuk membangun di kota-kota besar itu,” ungkap dia.


Penulis: /FEB