Menteri BUMN Dahlan Iskan melihat kamera milik sebuah stasiun televisi swasta nasional yang merekam keterangan pers dari sejumlah LSM penggiat anti korupsi di Kantor Kepresidenan, Jakarta FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/.
ATS di Indonesia dikelola oleh dua BUMN, yaitu Angkasa Pura I untuk wilayah Indonesia timur dan Angkasa Pura II untuk wlayah Indonesia Barat.

Pemerintah berencana membuat BUMN baru berstatus Perusahaan Umum (Perum) yang mengatur sistem lalu lintas udara (Air Traffic System/ATS) secara terintegrasi.

Nantinya BUMN ini akan mengontrol lalu lintas udara di seluruh Indonesia.
 
Menteri BUMN Dahlan Iskan menjelaskan, selama ini, ATS di Indonesia dikelola oleh dua BUMN, yaitu Angkasa Pura I untuk wilayah Indonesia timur dan Angkasa Pura II untuk wlayah Indonesia Barat.

Padahal Indonesia harus menganut single air trafic provider. Dengan sistem ATS yang terintegrasi akanmeningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang penerbangan.
 
"Indonesia harus menganut single air traffic provider, sekarang masih double dan belum terintegrasi," kata Dahlan, di Jakarta, hari ini.
 
Dahlan menjelaskan BUMN baru tersebut nantinya akan berstatus perusahaan umum (Perum) yang berdaulat penuh pada langit udara Indonesia.

Dia pun memastikan Perum akan terbentuk pekan depan, walau Peraturan Pemerintahnya (PP) akan menyusul. Saat ini, pemerintah tengah mencari nama Perum tersebut.
 
"Minggu sore lalu, saya rapat dengan AP I, AP II, ahli ATS. Kami sepakat untuk mewujudkan Single ATS Provider dan dalam satu minggu ini akan kita proses," jelas Dahlan.
 
Pada pertemuan itu, menurut Dahlan, mereka juga memutuskan AP I dan II  harus merelakan seluruh aset, sumber daya manusia (SDM), peralatan, hingga  pendapatannya untuk BUMN yang akan terbentuk pekan depan.

Menurut dia, ketua dewan pengawas terbentuknya BUMN tersebut berasal dari Dirjen Perhubungan Udara, sedangkan anggota pengawas terdiri dari anggota dewan direksi AP I dan II. Sedangkan dewan direksi BUMN tersebut akan diusul oleh dewan pengawas.
 
"Tugas pokoknya adalah menyelesaikan kekhawatiran para ahli, dan bagaimana agar pemerintah Indonesia dapat berdaulat penuh di udara,"  tegasnya.
 
BUMN baru ini diharapkan membuat Indonesia lebih siap mengambilalih seluruh pengelolaan sistem layanan  penerbangan terintegrasi di Indonesia dalam 1-2 tahun mendatang.

Selama  ini, lanjut Dahlan, kontrol udara ada di pengawasan Singapura karena pemerintah masa lalu menyerahkan kontrol udara kepada negara lain karena Indonesia belum mampu mengontrolnya sendiri.
 
"Kontrol udara yang diserahkan itu ada di Batam, Palembang, Bangka Belitung, Pontianak yang diserahkan ke Singapura," paparnya.
 
Saat ini, AP I bahkan sudah mengekspor ATS buatannya ke Malaysia. Hal ini meyakinkan bahwa Indonesia mampu mengawasi seluruh kontrol udara.
 
"Tetapi apakah nanti di seluruh Indonesia, ATS-nya nanti akan  menggunakan produk AP I, kita serahkan ke manajemen Perum nanti," kata dia.

Penulis: