Beberapa pekerja menurunkan kayu yang akan dibuat arang dari truk di sentra pembuatan arang di daerah Karangsari, Irung Petruk, Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. FOTO ANTARA/Noveradika
Kenaikan bervariasi bahkan ada yang melonjak hingga 3.463 persen

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengajukan keberatan terhadap kenaikan harga patokan kayu untuk perhitungan provisi sumberdaya hutan (PSDH) seperti yang ditetapkan menteri perdagangan. 

Kenaikan bervariasi bahkan ada yang melonjak hingga 3.463 persen seperti pada kayu Sengon.
 
Direktur Eksekutif APHI Purwadi menyatakan, kenaikan harga patokan kayu  akan semakin memukul daya saing bisnis pengusahaan hutan dan industri  berbasis kayu secara keseluruhan.

Pasalnya, kenaikan tersebut dipastikan  akan berdampak pada besaran pembayaran PSDH sebesar 10 persen untuk kayu dari  hutan alam dan 5 persen untuk kayu dari hutan tanaman.

“Kami akan mengajukan  keberatan secara resmi kepada Kemendag dalam satu-dua hari ini,” kata  Purwadi di Jakarta, hari ini.
 
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melansir Peraturan Menteri Perdagangan  13/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan  PSDH pada 6 Maret 2012. Menurut ketentuan tersebut, harga patokan hasil  hutan naik tajam dibandingkan harga patokan lama.
 
Misalnya, harga patokan kayu bulat kelompok meranti di Sumatera,  Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang ditetapkan Rp1,2 juta per meter  kubik atau naik 111,7 persen dari harga patokan lama Rp600 ribu meter kubik. 

Untuk Papua, Nusa Tenggara, dan Bali, harga patokan kayu bulat kelompok  meranti naik lebih tinggi mencapai 237,3 persen dari Rp504 ribu per meter  kubik menjadi Rp1,7 juta per meter kubik.
 
Sedangkan harga patokan kayu hutan tanaman justru naik lebih tinggi. Kayu akasia misalnya, harga patokannya naik menjadi Rp792 ribu per ton atau melonjak 1.880 persen dibanding seelumnya Rp40 ribu per ton.

Sementara harga patokan kayu sengon melejit 3.463 persen menjadi Rp1,069 juta dari sebelumnya Rp 30 ribu per ton.
 
Purwadi menilai, harga patokan yang ditetapkan tersebut jauh lebih besar  ketimbang realitas di lapangan. Dia menduga, harga patokan tersebut  ditetapkan dengan melihat harga pembelian di pabrik, yaitu komponen di  luar biaya produksi kayu seperti biaya angkut juga dihitung.
 
Dia mencontohkan, harga kayu bulat di log pond jauh di bawah harga  patokan. Harga kayu akasia misalnya, hanya Rp 300-400 ribu per ton. 

"Harga tersebut juga tidak memberi selisih yang besar dibandingkan biaya  produksinya,” kata dia.
 
Sebenarnya, pihaknya tidak berkeberatan jika harga patokan dinaikan. APHI juga memberikan masukan saat pembahasan ketentuan tentang harga patokan tersebut. Sayangnya, masukan tersebut diabaikan.

“Kami tidak keberatan jika kenaikannya berkisar 10-20 persen dari harga patokan lama,” ujar dia.
 
Dia juga menyayangkan, kenaikan selangit untuk harga patokan kayu tanaman karena hal itu dikhawatirkan akan menyurutkan minat investasi pada hutan tanaman. Padahal, Kementerian Kehutanan saat ini sedang mendorong pemanfaatan kayu hutan tanaman.
 
Jika harga patokan tersebut tidak direvisi, lanjut dia, dikhawatirkan  bisnis pengusahaan hutan semakin lesu. Jika situasi tersebut berlanjut  bukan tidak mungkin pasokan bahan baku kayu bagi industri pengolahan akan terganggu dan semakin melemahkan daya saing sektor kehutanan nasional.

“Pada akhirnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional juga akan semakin mengecil,” papar dia.
 
Jumlah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam  (IUPHHK-HA) atau HPH saat ini  293 unit seluas 23,24 juta hektare (ha).  Jumlah tersebut turun tajam dibandingkan jumlah HPH pada 1992 yang  mencapai 580 unit seluas 61,38 juta ha.
 
Dari jumlah HPH yang ada saat ini, hanya 156 unit yang aktif dengan  realisasi produksi 4,67 juta meter kubik dari kuota tebagangan yang  ditetapkan pemerintah sebesar 9,2 juta meter kubik.
 
Situasi yang sama juga terjadi pada IUPHHK Hutan Tanaman Industri (HTI).  Dari 231 unit HTI yang terdaftar, ternyata hanya 91 unit saja yang aktif.

“Di tengah situasi saat ini, yang diperlukan sebenarnya adalah kebijakan yang dapat mendorong agar HPH dan HTI bisa beroperasi, antara penyederhanaan peraturan dan birokrasi serta pemberian insentif. Bukan  kenaikan pungutan,” kata dia.


Penulis: /FEB