Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengikuti rapat kerja bersama Komisi VII DPR . FOTO : Yudhi Mahatma/ANTARA
Pemerintah tetap menyalurkan bansos yang dikemas dalam bantuan langsung masyarakat untuk program pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membatalkan tambahan dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 400 miliar untuk 8.000 kelompok tani hutan (KTH). Keputusan ini dilakukan setelah DPR memutuskan tidak menaikkan harga BBM.

Meski batal memberikan anggaran tambahan untuk bansos, namun pemerintah tetap menyalurkan bansos yang dikemas dalam bantuan langsung masyarakat untuk program pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi. Jumlahnya Rp 100 miliar, sesuai yang ditetapkan DPR.

“Jumlahnya tidak naik seperti telah disepakati dengan Komisi IV DPR,” kata Menteri Kehutanan Zulkkifli Hasan di Jakarta, belum lama ini.

Sebelumnya, Komisi IV DPR (12/3) menyetujui usulan tambahan anggaran bansos Kemenhut Rp400 miliar, sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat jika pemerintah menaikkan harga BBM.

Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kemenhut Harry Santoso menjelaskan, bansos yang sudah dianggarkan sebesar Rp100 miliar untuk 2.000 KTH nantinya akan disebar di 32 provinsi.

Dalam program tersebut, setiap KTH akan mendapatkan dana Rp 50 juta yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung kegiatan kehutanan. “Kegiatannya berupa agroforestry yang dapat dipadukan dengan pembuatan atau pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air serta bantuan ternak dan ikan,” papar Harry.

Ruang lingkup kegiatan agrtoforestry berupa bantuan langsung masyarakat pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi (BLM-PPMPKB), diantaranya wanahijau pakan ternak (silvopasture), wanamina (silvofishery), wana empang parit (silvofish-pond), wanafarma, pembuatan/pemeliharaan bangunan konservasi tanah air, dan pengendali jurang.

Harry menjelaskan, komposisi dana untuk kegiatan BLM-PPMKB minimal 70% dari dana dipergunanan untuk kegiatan penanaman dan pembuatan/pemeliharaan bangunan konservasi tanah, dan 30% dapat dibelikan ternak atau ikan.

“Untuk itu, penyaluran dananya pun akan dilakukan secara bertahap sebesar 70% untuk tahap pertama. Setelah tanamannya tersedia, baru kemudian dikucurkan tahap kedua,” kata dia.

Kriteria desa atau kelompok yang bisa mendapatkan BLM-PPMPBK juga sangat mudah. Misalnya, wilayahnya termasuk dalam DAS prioritas, termasuk dalam kategori desa di dalam atau sekitar kawasan hutan, desa tertingggal/desa yang terdapat komunitas adat terpencil. Setiap desa hanya dapat ditetapkan satu kelompok masyarakat penerima dana BLM-PPMPBK.

Mekanisme pengajuannya yaitu kelompok masyarakat mengajukan usulan tertulis kepada Dirjen BP DAS dan PS dan tembusannya ditujukan kepada Kepala BPDAS dan kepala Dinas kehutanan setempat dan ditandatangani oleh kelompok.

Realisasi kelompok masyarakat pelaksana kegiatan tersebut tahun lalu sebanyak 1.984 kelompok dari rencana sebanyak 2.000 kelompok dengan dana Rp99,18 miliar.

Penulis: