Kadin Minta Hambatan Properti Dipangkas

Ilustrasi properti (Investor Daily / David Gitaroza)

Oleh: Whisnu Bagus Prasetyo / WBP | Senin, 7 Agustus 2017 | 13:24 WIB

Jakarta- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah membenahi ketimpangan akses perumahan yang masih tinggi (backlog). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat, backlog paling parah terjadi di Jabodetabek.

Ketua Kadin Eddy Ganefo mengungkapkan, semua hambatan di sektor properti, mulai perizinan lahan, akses kredit, hingga pembelian perumahan harus dipermudah. Tujuannya, proyek satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah bisa maksimal. "Hambatan makin banyak disaat ekonomi masih lesu ini berdampak ke bisnis perumahan. Jadi semua hambatan harus dibuka, segera diselesaikan," ujar Eddy, yang juga menjabat Dewan Pembina Asosiasi Pengembang Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), kepada media, Senin (7/8).

Menurut Eddy, jangan sampai subsidi anggaran program rumah yang sedang dikembangkan pemerintah terus dipangkas. Jika demikian, masyarakat kecil yang belum memiliki rumah, makin sulit mengakses. Pemerintah diketahui memangkas anggaran subsidi yang disalurkan melalui mekanisme Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP), yaitu dari Rp 9,7 triliun menjadi Rp 3,1 triliun.

Di sisi lain, kata Eddy, kebijakan rumah, juga harus didukung regulasi dan penegakan hukum yang kuat agar penyediaan rumah murah berjalan dengan baik. "Yang tadinya untuk membantu dan mensejahterakan rakyat, jangan sampai malah sebaliknya, memberatkan, sehingga bisa menjadi alternatif jangka panjang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memilki rumah," tegas dia.

Guna meminimalkan backlog, pemerintah diharapkan melakukan terobosan inovatif seperti rumah kayu dengan teknologi tinggi, tahan gempa, anti-air, dan dari sisi harga jauh lebih murah. Ini artinya, solusi yang tepat dan memadai tidak hanya mencakup penyediaan sejumlah rumah berkualitas terjangkau, namun juga keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Mengutip Laporan McKinsey Global Institute (MGI) terbaru, saat ini 330 juta rumah tangga perkotaan di seluruh dunia tinggal di perumahan di bawah standar. Sementara sekitar 200 juta rumah tangga di negara berkembang tinggal di daerah kumuh. MGI memperkirakan bahwa pada tahun 2025, sekitar 440 juta rumah tangga perkotaan di seluruh dunia - setidaknya 1,6 miliar orang - akan menempati perumahan yang tidak memadai, tidak aman, karena tidak punya akses finansial.

Agar prediksi MGI tak terjadi, berbagai terobosan teknologi properti harus diadopsi. Misal menggunakan produk kayu kimia tahan api non-polusi dalam bahan bangunan rumah kayu sehingga menjamin keamanan rumah. Penggunaan kayu rekayasa ini juga sangat pas dengan melimpahnya pasokan kayu di Hutan Tanaman Industri. Hitungan McKinsey Global Institute, rumah yang terbuat dari kayu rekayasa jauh lebih murah dari rumah beton dan bata dengan ukuran yang sama. Biasanya, harga lebih murah 30 persen.

 




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT