JK: Birokrasi Penghambat Investasi Menekan Pertumbuhan Ekonomi

Pekerja melakukan perakitan bagian-bagian mobil All-new BMW seri 5 di BMW Production Network 2 Sunter, Jakarta Utara, 2 Agustus 2017. BMW Indonesia memperkuat posisi All-new BMW seri 5 dengan varian yang di rakit secara lokal untuk memperdalam investasi, transfer teknologi, dan pengetahuan antara BMW Indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. (BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

Oleh: Novi Setuningsih / FMB | Selasa, 8 Agustus 2017 | 15:32 WIB

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2017 tidak bergerak karena beberapa hal. Salah satunya adalah dikarenakan kondisi nasional yang justru menghambat investasi. Padahal, tabungan likuiditas perbankan cukup baik.

"(Pertumbuhan ekonomi) agak stagnan. Jadi memang upaya kita mempercepat yang pending (tertunda). Mungkin karena melihat kondisi juga dunia, kondisi nasional maka banyak yang menunda investasi," kata JK, Selasa (8/8).

Kondisi yang dianggapnya menghambat, di antaranya adalah masih adanya peraturan yang tumpang tindih sehingga membingungkan investor. Oleh karena itu, ia menegaskan pemerintah akan mendorong penyelesaian banyak aturan yang tumpang tindih.

"Oleh karena itu, kita mendorong untuk mempercepat investasi yang ada, apakah itu investasi pemerintah atau investasi swasta dan juga dari luar, karena keinginan itu banyak sebenarnya, cuma ini agak stagnan," ujarnya.

Atas dasar itulah, JK mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat konsolidasi terbatas, pada Selasa (8/8), yang dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

"Pokoknya ada keluhan tentang banyak aturan baik di pusat dan daerah yang menyebabkan kesulitan. Ini kita masalah hukum ya tadi kita rapat tegaskan masing-masing, Menko dan juga menteri untuk menyelesaikan itu," ungkapnya.

Kemudian, lanjutnya, dalam rapat ditegaskan bahwa setiap menteri ditargetkan segera memperbaiki regulasi yang tumpang tindih tersebut, guna meningkatkan iklim investasi di Tanah Air.

"(target) tergantung ada yang harus dua minggu, ada yang harus sebulan. Hal-hal yang menghambat kecepatan investasi," katanya.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi pada kuartal II mencapai 5,01 persen, atau relatif stagnan dibanding kuartal sebelumnya dan melambat dibanding kuartal II 2016 sebesar 5,18 persen.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT