Pelaksaan Program Desmigratif Harus Diawasi

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri (kanan) memukul gong meluncurkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk 120 desa di Jakarta, Senin (11/9) malam. (suara pembaruan/edi hardum)

Oleh: Siprianus Edi Hardum / EHD | Rabu, 13 September 2017 | 23:05 WIB

Jakarta – Pelaksaan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama lembaga pemerintah lainnya harus diawasi. Kalau tidak diawasi pelaksanaan program tersebut akan menjadi lahan yang subur untuk korupsi. “Program ini akan dilaksanakan di desa-desa yang dimana masyarakatnya kurang kritis, tinggal menerima saja. Di sinilah terjadi korupsi,” kata Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Sola, kepada SP, Rabu (13/9).

Sebagaimana diketahui hampir di seluruh kementerian terutama kementerian yang menterinya dari partai politik (parpol) menterinya banyak mempekerjakan orang-orang parpolnya di kementerian. Salah satu contohnya di Kemnaker.

Gabriel meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memonitor pelaksanaan kegiatan ini. “Presiden sendiri sebaiknya membentuk tim pengawas untuk semua kegiatan kementerian terutama kementerian yang menterinya dari parpol. Karena menteri dari parpol banyak sekali bawa orang parpol yang patut diduga untuk mengambil uang negara untuk kepentingan parpol,” kata dia.

Gabriel mengaku tidak menuduh Menaker Hanif Dhakiri dan jajarannya melakukan korupsi terutama dalam program Desmigratif yang dilakukan Kemnaker. “Tapi untuk mencegah agar tidak terjadi korupsi dalam pelaksanaan program ini, sebaiknya harus diawasi dan dievaluasi berkala,” kata dia.

Menurut Gabriel, idealnya semua pelaksanaan program kementerian diawasi Inspektorat Jenderal (Itjen) namun karena Itjen umumnya mandul sehingga tidak bisa diharapkan. “Itjen hanya sebagai stempel semua kegiatan dan program menterinya. Benar atau salah ya stempel saja,” kata dia.

Namun demikian, Gabriel berharap agar Kemnaker dapat melaksanakan program Desmigratif dengan sukses. “Padma Indonesia siap mengawal dan mengawasi, terutama di daerah yang darurat perdagangan manusia seperti Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata dia.

Sebagaimana diberitakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri meluncurkan program Desmigratif untuk 120 desa di Jakarta, Senin (11/9). Acara peluncuran itu 120 kepala desa yang desanya masuk dalam program tersebut serta para kepala dinas tenaga kerja dari 60 kabupaten dan kota terkait.

Desmigratif merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

Menurut Hanif, ada empat pilar utama yang diusung oleh program Desmigratif, yaitu membentuk pusat layanan migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif TKI dan keluarganya, memfasilitasi pembentukan Rumah Belajar Desmigratif, serta memfasilitasi pembentukan dan mengembangkan koperasi/lembaga keuangan. "Dengan konsep ini, pemerintah desa diharapkan lebih berperan aktif dalam peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI," ujar Hanif.

Kepala Desa Bandar Agung, Kecamatan Lampung Timur, Lampung, Hendry Siswoyo, yang ikut dalam acara peluncuran tersebut Senin malam, berharap program Desmigratif ini bisa dilaksanakan dengan benar bukan proyek Kemnaker semata. “Kami menyambut baik program ini karena di desa kami sekitar 40 orang menjadi TKI di luar negeri setiap tahun. Sebagian dari TKI sukses, sebagianya lagi pulang dengan tangan kosong karena ditipu di sana. Semoga dengan program ini orang yang mau bekerja di luar negeri benar-benar siap,” kata dia.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT