Kempupera Targetkan 2019 Bebas dari Kawasan Pemukiman Kumuh

Ilustrasi kawasan kumuh. (Antara)

Oleh: Imam Muzakir / WBP | Minggu, 8 Oktober 2017 | 14:51 WIB

Ambon- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) menargetkan Indonesia akan bebas dari kawasan kumuh pada tahun 2019. Hingga saat ini ada 8,18 persen atau setara 38.000 hektare (ha) kawasan kumuh yang belum ditangani.

Sekretaris Ditjen Cipta Karya Kempupera Rina Agustin Indriani mengatakan, untuk mengubah suatu kawasan tidak kumuh tidak mudah. Selain aspek sosial, juga masalah regulasi dan kepemilikan lahan. “Apalagi sebagian masyarakat seringkali melihat kalau pemerintah masuk untuk melakukan penataan, akan ada penggusuran. Hal-hal semacam itu yang perlu kita tangani bersama,” ungkap Rina saat kunjungan ke Pusat Informasi Pengembangan Pemukiman dan Bangunan Provinsi Maluku di Ambon, Sabtu (7/10).

Menurut Rina, pemerintah daerah (pemda) dapat ikut berkontribusi memberikan dukungan berupa alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga dana yang sudah diberikan pemerintah pusat bisa dijadikan sebagai stimulus mengingat pelaksanaan penataan kawasan kumuh berada di daerah.

Lebih jauh Rina menjelaskan, agar kawasan kumuh berkurang harus diiringi kesadaran semua pihak untuk mempertahankan kondisi yang sejatinya sudah baik. Artinya, jangan sampai jumlah kawasan kumuh yang ada justru semakin bertambah. “Saya curiga, data tetap yang kita punya sekarang bukannya berkurang, boleh jadi malah nambah. Tentu yang kita inginkan, melalui program satu dua tahun ini, kawasan kumuh berubah wajah secara signifikan,” katanya.

Dalam kunjungannya ke Kota Ambon, wilayah yang memiliki luas 377 kilometer persegi atau setara 37.700 ha ini bisa menjadi salah satu contoh daerah yang telah berhasil mengurangi jumlah kawasan kumuh. Dari tahun 2014 luasnya mencapai 102,64 ha berkurang secara bertahap menjadi 87,64 ha (2015), 65,21 ha (2016), hingga 43,05 ha pada tahun ini. “Target kami nol persen untuk tahun 2019. Tapi tentu perlu komitmen dan sinergi dari semua pihak termasuk sharing data dan lain-lain dari pemerintah daerah,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon Ismail Usemahu menambahkan, sinergi antarpihak terkait harus dibarengi oleh sinkronisasi program terarah antara pusat dan daerah. Misalnya program sosialisasi mengenai infrastrukur yang gencar dilakukan pemerintah Kota Ambon kepada masyarakat sejalan program pengelolaan limbah, kawasan permukiman.

Dia mengatakan, kota Ambon memiliki keistimewaan karena dilintasi lima sungai besar sehingga rata-rata masyarakat tinggal di bantaran sungai cukup tinggi. Kawasan tersebut berpotensi menjadi kawasan kumuh baru di kota Ambon. “Saat ini kami terus lakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga infrastruktur yang sudah dibangun, kita juga berikan pemahaman bagaimana cara mengelola limbah agar tidak mencemari sungai,” ujarnya.

Pemda sendiri, lanjutnya, belum bisa memberikan alokasi dana khusus untuk mengatasi persoalan kawasan kumuh. Namun secara nasional, pemerintah pusat telah menganggarkan dana dari APBN sebesar 0,30 persen untuk potensi penanganan kumuh.




Sumber: Investor Daily
ARTIKEL TERKAIT