Suharso: Meikarta Menguntungkan Negara

Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus (kanan) bersama dengan Presiden Lippo Group Theo L Sambuaga (kiri) memberikan penjelasan master plan kompleks apartemen Meikarta kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI (Watimpres) Suharso Monoarfa (tengah), Lippo Cikarang, Bekasi, Kamis 12 Oktober 2017. Kunjungan Watimpres Suharso Monoarfa ingin melihat langsung perkembangan proses pembangunan kompleks Apartemen Meikarta. (ID/Emral Firdiansyah)

Oleh: Imam Muzakir / CAH | Kamis, 12 Oktober 2017 | 17:39 WIB

Cikarang - Mantan Menteri Perumahan Rakyat kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa menilai proyek kota baru Meikarta yang dikembangkan oleh Lippo Group di kawasan Cikarang ini sangat menguntungkan negara. Terutama untuk sektor pajak.

“Jadi kalau Meikarta ini dibangun maka jelas keuntungan negara, terutama sektor pajak. Karena pembeli unit di sini pasti persyaratan harus memiliki NPWP dan tentu bisa terawasi dalam satu kawasan dan ini tentu menguntungkan daerah juga negara,” kata Suharso Monoarfa, usai meninjau langsung proyek Meikarta, di Cikarang, Kamis (12/10).

Menurutnya, kota-kota baru yang dikembangkan dihampir di seluruh dunia itu hampir semua dikembangkan oleh swasta. Apakah pemicu adalah sektor pendidikan, distribusi market ataupun lainnya.

“Bisa juga kota itu dibangun karena ada konsolidasi market. Dimana konsolidasi market itu diolah sedemikian rupa menjadi kota dan ini memudahkan negara untuk apa. Untuk mengawasi penduduknya yaitu dengan apa dengan mnegawasi pajaknya,” kata dia.

Waktu menjabat sebagai Menteri, lanjut Suharso, dari 10 orang yang mengajukan rumah bagi MBR (Masyarakat berpenghasilan rendah) ada 8 orang yang tak memiliki NPWP. Artinya apa masyarakat tersebut akhirnya membuat NPWP dan ini juga cukup baik bagi negara dan daerah untuk mengawasi PPH atau pun pajak lainnya.

Menurut Suharso, keuntungan lain, yang diterima oleh negara dengan adanya Meikarta adalah dari tanah. Bila tanah atau land banking yang tidak digunakan tidak menghasilkan pendapatan daerah atau negara yang cukup besar. Karena yang dibayar hanya pajak bumi bangunan (PBB) tahunan dan tidak menimbulkan hasil maksimum.

“Begitu juga dengan tanah, ketika tanah atau land banking belum apa apa dan tanah itu berada, paling-paling yang dibayar adalah PBB tahunan dan tidak tentu tidak menimbulkan pendapatan maksimum kepada negara dan juga Pemda Bekasi,” ujarnya.

Tetapi ketika tanah menjadi sesuatu atau tanah di daerah tersebut menjadi hunian mau tidak mau PBB akan meningkat dan pasti bakal menguntungkan buat daerah. Maka PAD daerah itu naik. “Pasti bisa menghasilkan pendapatan daerah naik dan itukan menjadi meringkankan pusat untuk transfer ke daerah seperti fiskal,” ujarnya.

Selain itu, juga bila dibangun kota baru seperti Meikarta ini, sumber penerimaan pajak buat negara juga terkonsolidasi, baik untuk PPN, PPH dan lainnya.

“Jadi saya berharap dengan situasi ekonomi seperti ini, dimana-mana dibuktikan bahwa properti itu senantiasa memimpin maju atau mundur ekonomi,” kata dia.

Karena bila properti naik, berarti daya beli masyarakat mulai tumbuh dan daya beli dan hal ini akan menciptakan keuntungan.

“Saya kira harus bisa dipaahami oleh pengambil keputusan. Semakin lama tidak terbangun, maka yang rugi itu banyak, termasuk negara juga ikut rugi. Jadi lebih cepat lebih baik, kata pak Jusuf Kalla,” ujarnya.




Sumber: Investor Daily
ARTIKEL TERKAIT