Porsi BUMN sebagai Operator Pelabuhan Patimban Dibatasi

Ilustrasi pelabuhan laut. (Antara)

Oleh: Thresa Sandra Desfika / FER | Kamis, 2 November 2017 | 17:36 WIB

Tokyo - Pemerintah akan membatasi porsi BUMN maksimal 25 persen dalam skema operator Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat (Jabar). Sedangkan, komposisi perusahaan swasta nasional bakal lebih besar minimal 26 persen.

Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan (Kemhub), Chandra Irawan, menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada perwakilan Jepang, yakni Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (MLIT), Hiroshi Narahira, dalam pertemuan tingkat wakil menteri bidang transportasi antara Pemerintah RI dan Jepang, di Tokyo, Rabu (1/11).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Hiroshi menyampaikan, permintaan sesuai hasil pertemuan delegasi Jepang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu yang lalu. Permintaan itu, terkait pengoperasian Pelabuhan Patimban, di mana Jepang meminta pengoperasian dijalankan oleh operator independen. Selain itu, Negeri Sakura ingin Indonesia mengurangi porsi dominan dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik RI dan memperluas atau memperbesar saham pihak swasta.

Chandra mengatakan, delegasi Indonesia pada prinsipnya dapat memahami dan menerima usulan Jepang agar Indonesia mengurangi porsi BUP pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan mencarikan pihak swasta yang kapabel untuk diberikan tanggung jawab dengan porsi saham yang lebih besar dari porsi BUP pemerintah tersebut.

Sebagai informasi, operator independen Patimban diproyeksikan merupakan entitas hasil kerja sama antara badan usaha Indonesia dan Jepang dengan komposisi 51:49.

"Dari besaran share Indonesia 51 persen dan Jepang 49 persen, BUP milik pemerintah akan mendapat share kurang atau sama dengan 25 persen, sedangkan untuk perusahaan swasta Indonesia menjadi lebih atau sama dengan 26 persen," jelas Chandra dalam siaran persnya, Kamis (2/11).

Pembangunan Pelabuhan Patimban tahap I bakal dibiayai pinjaman Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA) senilai US$ 1,03 Miliar. Selain itu, pendanaan juga didukung dari APBN demi kebutuhan pengadaan lahan senilai Rp 500 miliar. Sedangkan, anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan peralatan, pengoperasian, dan pemeliharaan akan menjadi porsi operator pelabuhan nantinya.

 




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT