Amendemen 13 PK2B, Penerimaan Negara Naik US$ 68 juta

Ilustrasi batu bara. (Antara/Prasetyo Utomo)

Oleh: Rangga Prakoso / FMB | Selasa, 14 November 2017 | 20:55 WIB

Jakarta - Penerimaan negara meningkat sekitar US$ 68 juta seiring dengan penandatangan amendemen 13 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Penandatangan ini dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bersama ke-13 direksi PKP2B di kantor Kementerian ESDM, hari ini.

Ke-13 PKP2B tersebut terdiri dari 4 PKP2B Generasi pertama yakni PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Berau Coal, dan PT Kideco Jaya Agung. Kemudian satu PKP2B Generasi kedua yaitu PT Barasentosa Lestari serta 8 PKP2B Generasi III masing-masing atas nama PT Intitirta Primasakti, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Lahai Coal, PT Maruwai Coal, PT Pari Coal, PT Ratah Coal dan PT Sumber Barito Coal.

Jonan mengatakan amandemen kontrak merupakan amanat Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dari 68 PKP2B tersisa 18 perusahaan yang belum meneken amendemen kontrak. Dia menegaskan komitmen untuk menyelesaikan seluruh proses amendemen pada tahun ini. "Dari penandatanganan amendemen ini penerimaan negara meningkat US$ 68 juta," kata Jonan di Jakarta, Selasa (14/11).

Di tempat yang sama Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot menjelaskan peningkatan penerimaan negara merupakan amanat UU Minerba. Dia menjelaskan melalui amendemen ini maka ketentuan sejumlah kewajiban perusahaan berubah. Untuk PKP2B Generasi I, terdapat peningkatan penerimaan negara dari iuran tetap semula US$ 1/hektar menjadi US$ 4/hektar. Kemudian Dana Hasil Produksi Batu Bara (DHPB) sebesar 13,5 persen yang sebelumnya diterima dalam bentuk batu bara (in kind) menjadi tunai (in cash) dan IPEDA (lumpsum payment) dengan peningkatan yang signifikan dari kondisi saat ini.

"Untuk PKP2B Generasi kedua dan ketiga terdapat peningkatan penerimaan negara dari DHPB sebesar 13,5 persen yang sebelumnya diterima dalam bentuk batu bara (in kind) menjadi tunai (in cash) dan seluruh kewajiban keuangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Bambang menerangkan UU Minerba menghormati PKP2B dan Kontrak Karya (KK) hingga habis masa berlaku. Setelah kontrak berakhir maka PKP2B dan KK beralih menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP). Dia menegaskan perpanjangan itu tidak diberikan otomatis meski perusahaan telah meneken amendemen kontrak. Permohonan kelanjutan operasi pertambangan diajukan perusahaan paling cepat 2 tahun dan paling lama 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu operasi.

Lebih lanjut Bambang menerangkan 18 PKP2B yang belum melakukan amendemen lantaran masih membahas isu penerimaan Negara, seperti PPN, PBB, pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan secara prevailing law.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT