Ilustrasi buruh pemcah batu . FOTO : ANTARA
Dengan diterbitkannya Peraturan tersebut, jaminan dan manfaat dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) akan mengalami peningkatan.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2012 terkait penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 April 2012.

Dengan diterbitkannya Peraturan tersebut, jaminan dan manfaat dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) akan mengalami peningkatan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin  Iskandar menuturkan, PP tersebut merupakan  perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program  Jaminan Sosial Tenaga Kerja  yang  ditandatangani oleh Presiden Susilo  Bambang Yudhoyono tanggal  23 April 2012.

Dengan terbitnya PP No 53 tahun  2012 tersebut, menurut dia, pemerintah telah meningkatkan jaminan dan  manfaat dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang  merupakan program perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya.

“Penerbitan PP ini untuk memberikan manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang lebih baik bagi tenaga kerja dan keluarganya dengan cara meningkatkan manfaat jaminan dan kemudahan pelayanan bagi tenaga kerja dan  keluarganya,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin  Iskandar seusai pelantikan pejabat Eselon II dan III di Kantor Kemnakertrans, hari ini.

Muhaimin menjelaskan, selama ini pekerja/buruh mendapat perlindungan dasar melalui pelaksanaan Program Jaminan  Sosial Tenaga Kerja yang meliputi empat Program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

"Sesuai peraturan, untuk Program JKK, JK dan JPK  sepenuhnya ditanggung pengusaha, sedangkan untuk JHT sebesar 5,7 persen, masing-masing ditangggung pengusaha sebesar 3,7 persen dan Pekerja sebesar  2 persen," ungkap dia.

Sedangkan dalam PP No 53 Tahun 2012, menurut dia,  terdapat dua perubahan penting yang mengatur iuran jaminan pemeliharaan  Kesehatan (JPK) yang besarnya 3 persen untuk lajang dan 6  persen untuk keluarga  serta Jaminan Kematian (JK) bagi pekerja/buruh.

"Saat ini biaya pelayanan kesehatan meningkat cukup  signifikan. Oleh karena itu batas atas upah Rp 1 juta sebagai dasar  perhitungan iuran JPK sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang, sehingga perlu diubah," tutur dia.

 


Penulis: