Jatah Saham Freeport Milik Pemprov Tercatat di Inalum

Ilustrasi (JG/Reuters/M. Yamin)

Oleh: Rangga Prakoso / YUD | Jumat, 12 Januari 2018 | 20:43 WIB

Jakarta - Jatah saham 10% Pemda Papua tercatat di kepemilikan saham holding BUMN Pertambangan PT Inalum (persero). Dengan begitu porsi Inalum tetap mayoritas atau 51% dalam menguasai saham Freeport Indonesia. Pemda Papua pun telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola 10% jatah saham tersebut.

Sebagai gambaran, saat ini Inalum telah memegang saham pemerintah di Freeport sebesar 9,36%. Dengan kewajiban divestasi 51% saham Freeport maka perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tinggal melepas 41,64%. Jika saham Pemda Papua dan Inalum berbeda entitasnya maka mayoritas saham tetap dipegang Freeport. Ilustrasinya Freeport 49%, Inalum 41% dan Pemda Papua 10%.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan jatah saham Pemda Papua menjadi satu kesatuan dengan Inalum. Dengan begitu maka hanya ada satu entitas yang memegang 51% saham yakni Inalum sebagai Holding BUMN Pertambangan. Sehingga Indonesia tetap sebagai pemilik mayoritas saham Freeport Indonesia.

"Kita akan bersama pemda dan pemprov untuk masuk ke saham, supaya enggak pecah pecah dan supaya kita mayoritas. Kalau kita masuk sendiri-sendiri nanti kepemilikannya sendiri-sendiri. Kita akan kerjasama masuk sebagai perusahaan yang mayoritas," kata Budi di Jakarta, Jumat (12/1).

Hal senada diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dia menegaskan secara prinsip pemerintah pusat dan pemerintah daerah satu kesatuan. Dia menyebut jatah saham Pemda ini memperkuat otonomi daerah. "Kalau dipecah-pecah nantinya enggak jadi satu. Jadi inilah yang diinginkan pak Jokowi," ujarnya.

Sementara itu Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan 51% saham itu harus utuh. Dia menyebut ini merupakan kesepakatan dengan pemerintah pusat dan Inalum. Dia bilang pihaknya sudah membentuk BUMD yakni PT Papua Divestasi Mandiri. BUMD itu dikuasai oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. "Pembagian jelas. Kabupaten Mimika 7%, provinsi 3%. Kita juga ada hak hak lain. Ada perda kita, kita harus siapkan agar kita bisa dapat hak hak. Land rent, pajak, royalti," ujarnya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT