Mentan: Panen Januari-Februari Hasilkan 5 Juta Ton Beras

Mentan: Panen Januari-Februari Hasilkan 5 Juta Ton Beras
Petani merontokan gabah saat panen padi di Bogor, Jawa Barat, 17 Januari 2018. ( Foto: Antara / Yulius Satria Wijaya )
Carlos Roy Fajarta / AB Senin, 22 Januari 2018 | 22:40 WIB

Bojonegoro - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan produksi beras nasional pada awal tahun 2018 terjaga, karena sejumlah wilayah sudah memasuki masa panen pada akhir Januari hingga Februari. Di seluruh Indonesia, panen padi selama Januari-Februari dilakukan di lahan sawah seluas dua juta hektare yang akan menghasilkan minimal lima juta ton beras.

Hal tersebut disampaikan Menteri Amran saat melihat langsung lahan padi siap panen di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (22/1). Di Bojonegoro terdapat 1.800 hektare sawah yang dipanen dari total 5.000 hektare lahan sawah yang memasuki masa panen raya pada minggu ini. Pada kesempatan itu, Menteri Amran didampingi Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

"Hari ini kita sudah panen raya. Luas yang dipanen hari ini 1.800 hektare dan sampai hari Minggu ini bisa 5.000 hektar. Total hasil 5-6 juta ton beras dari 2 juta hektare sawah yang produksi pada Januari ini di seluruh daerah," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Amran menyatakan rencana pemerintah mengimpor 500.000 ton beras telah membuat harga gabah di tingkat petani turun antara Rp 200 sampai Rp 600 per kilogram. 

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Sukarwo menyebutkan Jawa Timur merupakan penyumbang 18 persen produksi beras nasional dan selalu surplus. Bahkan, Jawa Timur juga memasok beras ke provinsi lainnya.

"Dari segi produksi tidak ada masalah. Namun manajemen stok ini yang menjadi masalah. Sistem stok dari Bulog tidak berjalan efektif karena Bulog tidak bisa menyerap gabah petani di atas harga pembelian pemerintah," kata Soekarwo.

Sedangkan, Kabareskrim Komjen Ari Dono menyebutkan pihaknya siap untuk mengawal sistem distribusi pangan, khususnya beras, agar tidak ada pihak yang sengaja mempermainkan harga.

"Kita kawal penanaman, dimulai dari bibit sampai distribusi ke pasar. Semua harus mengikuti aturan pemerintah. Jika ada penyimpangan langsung, kita pukul," katanya.

Hal yang sama disampaikan Syarkawi Rauf. Pihaknya juga akan mengawasi proses perdagangan beras, khususnya di sentra produksi.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE