Impor Beras Perlu Dibarengi Kenaikan HPP

Impor Beras Perlu Dibarengi Kenaikan HPP
Ilustrasi ( Foto: Antara/Jojon )
Vento Saudale / WBP Selasa, 23 Januari 2018 | 11:23 WIB

Bogor - Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian (KSKP) Institut Pertanian Bogor (IPB) mendukung pemerintah mengimpor beras. Syaratnya, impor harus diikuti kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap beras produksi petani lokal.

Direktur KSKP IPB, Dodik Ridho Nurrochmat menuturkan, IPB sudah mewanti-wanti sejak pertengahan 2017 bahwa Indonesia kekurangan stok beras. Namun agar tidak terjadi perdebatan berlarut-larut dan tanpa ujung, IPB memberikan rekomendasi jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

“Pemerintah sesegera mungkin menjamin ketersediaan stok beras dan menjamin tidak terjadi penurunan harga beras secara drastis. Ini memungkinkan jika impor dilakukan oleh Bulog. Untuk saat ini, impor harus dilakukan karena stok beras di Bulog menipis. Tapi di sisi lain, keputusan impor ini tidak menurunkan harga di petani. Oleh karena itu, pemerintah harus mengumumkan kenaikan HPP,” ujarnya dalam diskusi kenaikan harga beras, Senin (22/1).

Menurutnya, beras yang masuk ke Indonesia adalah beras dari kelebihan stok dari Thailand yang dijual murah. Di Thailand terjadi kelebihan stok beras hingga 10 juta ton. Hal ini yang dimanfaatkan untuk menjamin ketersediaan beras di Bulog. “Kebijakan impor menimbulkan kekhawatiran harga gabah petani turun. Makanya, saat impor harga di petani harus segera dinaikkan," kata dia.

Adapun dananya dari keuntungan selisih harga beras impor dan domestik. "Kami sudah menghitung dan cukup untuk menaikkan HPP. Berdasarkan inpres, HPP sebesar Rp 3.700. Saat ini petani menikmati harga gabah kering panen Rp 5.000 per kilogram,” tandasnya.

Dikatakannya, pemerintah harus menugaskan Bulog, bukan pihak lain. "Bulog yang melakukan operasi pasar. Ini untuk menjamin petani dapat keuntungan pada saat panen raya," kata dia.

Dia mengatakan, kenaikan HPP harus segera diputuskan karena dalam waktu dekat sudah memasuki masa panen. "Sekarang belum panen, jadi belum terlambat untuk menetapkan HPP walaupun koordinasinya tidak mudah," kata dia.

Harga riil di lapangan kata dia, sudah jauh di atas harga pembelian pemerintah. "Pemerintah tidak bisa lagi berharap persoalan selesai dengan satuan tugas (Satgas) pangan ketika dihadapkan dengan suplai dan demand di lapangan," ujarnya.

Untuk menghindari berulangnya kejadian serupa, IPB juga menyampaikan rekomendasi jangka menengah, yakni perlunya pembenahan data pangan khususnya beras, evaluasi pola tanam padi yang nyaris tanpa jeda (3-4 kali setahun), serta aplikasi benih unggul.



Sumber: BeritaSatu.com