Mahasiswa Soroti Potensi Kenaikan TDL

Mahasiswa Soroti Potensi Kenaikan TDL
Tim PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan) PT PLN melakukan penggantian kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. BeritaSatu Photo/Ruht Semiono ( Foto: suara pembaruan / Ruht Semiono )
Fajar Widhiyanto / FW Senin, 12 Februari 2018 | 22:57 WIB

Listrik merupakan kebutuhan energi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh wilayah di bumi ini bergantung pada energi listrik untuk menggerakkan roda kehidupan. Hubungannya dengan kedaulatan sebuah negara, peranan listrik ini harus menjadi diprioritas, bahkan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan negara tersebut.

Dalam sebuah diskusi yang digelar para mahasiswa dengan tajuk “Energi dan Kita” di Gubuk Mang Engking di kawasan Kampus Universitas Indonesia pada 12 Februari 2018, disoroti sejumlah problem yang dihadapi PT Perusahaan Listrik Negara Persero sebagai penyedia listrik untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Hadiri dalam diskusi tersebut sejumlah wakil mahasiswa dari beberapa kampus, seperti Andy Setya Utama yang menjabat sebagai Ketua BEM Politeknik Negri Jakarta, Ketua BEM FISIP Universitas Indonesia Fuadil Ulum, dan Liven Hopendy yang menjabat sebagai Kabiro Kastrat FTSP Trisakti.

Liven Hopendy dari Trisakti mengemukakan, para mahasiswa amat peduli dengan ketersediaan listrik yang terjangkau mengingat listrik telah menjadi kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia menyatakan harapannya agar masyarakat yang saat ini tengah mengalami kesulitan berupa tingkat daya beli yang rendah, tidak lagi mendapatkan beban lainnya berupa kenaikan tarif dasar listrik (TDL). “Itu sebabnya kami mengharapkan agar tarif listrik tetap stabil,” ujarnya saat diskusi.

Sementara Andy Setya Utama selaku Ketua Badan Eksekutif Masyarakat Politeknik Jakarta menyoroti bahan baku pengadaan energi listrik pada PT PLN yang sebesar 60% berasal dari batu bara. Ia sendiri berpendapat batubara masih dinilai sebagai bahan baku energi yang efisien, mengingat ketersediaannya yang berlimpah di dalam negeri. Dibanding pemanfaatan energi lainnya yang bersumber dari energi baru dan terbarukan seperti energi surya dan tenaga air, tingkat efektifitas dan efisiennya masih jauh lebih unggul.

Yang menjadi masalah adalah, kembali meningkatnya harga batu bara internasional. Jika buat sejumlah pengusaha komoditas batu bara kenaikan bisa diartikan sebagai bakal menumpuknya laba, maka buat PLN hal ini menjadi beban. Apalagi 60% bahan baku energi berasal dari komoditas ini. Artinya tiap kenaikan harga batu bara berpotensi mendongkrak biaya produksi listrik, dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi tarif dasar listrik.

Menanggapi kondisi demikian, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Indonesia Fuadil Ulum mengharapkan pengelolaan energi primer tidak ditawar lagi harus tetap dikelola oleh negara. Tujuannya agar negara memiliki kedaulatan di bidang energi.

Pemerintah sendiri telah mencanangkan program penyediaan listrik 35.000 Megawatt yang direncanakan selesai di tahun 2025. Langkah tersebut perlu mendapat dukungan semua pihak mengingat pentingnya pemerataan listrik di seluruh negeri, yang juga berperan menggerakkan perekonomian nasional.

Soal meningkatnya harga batu bara, PT PLN bersama pemerintah dan pengusaha batubara pernah mendiskusikan masalah tersebut. Namun sayangnya, belum ada kata sepakat, termasuk soal harga batubara untuk domestic market obligation (DMO), yang sebenarnya penting untuk menjaga kestabilan harga batubara dalam negeri, yang tentu bisa menekan ongkos produksi PLN.

Sekedar catatan, harga batubara terus naik dari tahun 2015 yang mencapai US$60,13 per metrik ton, naik menjadi US$61,84 per metrik ton pada tahun 2016. Di tahun 2017 harganya kembali naik di angka US$85,92 per metrik ton, dan di tahun ini sudah mencapai level US$ 95.54 per metrik ton.



Sumber: Majalah Investor