SAMPANG,10/1 - KEBUN BIBIT RAKYAT. Dua pekerja merawat ribuan bibit pohon jati ((Tectona grandis sp), di Kebun Bibit Rakya (KBR) Desa Blum'uran, Karang Penang, Sampang, Madura, Jatim, Minggu (9/1). Pembibitan pohon jati, mahoni (Swietenia mahagoni) dan sengon (Albazia Falcataria) hasil bantuan Kementerian Kehutanan senilai Rp50 juta itu, diproyeksikan untuk menanggulangi lahan kritis di daerah tersebut.
Peta yang dikeluarkan REDD+ masih diolah Kemenhut karena ada beberapa perubahan hingga beberapa terakhir.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menerbitkan peta revisi terbaru hutan primer dan lahan gambut yang terkena penundaan izin baru (moratorium) dengan luasan 65,2 juta hektar (ha).

Meski demikian, data revisi peta tersebut berbeda dengan peta yang dirilis Satuan Tugas REDD+.

“Peta yang dikeluarkan REDD+ masih diolah Kemenhut karena ada beberapa perubahan hingga beberapa terakhir. Untuk resminya ya peta yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Tugas kami untuk merevisi peta,” kata Kepala Badan Planologi Kehutanan Bambang Soepijanto, di Jakarta, hari ini.

Berdasarkan peta revisi kedua Kemenhut, telah terjadi pengurangan lahan sebesar 92,2 ribu ha dari peta revisi pertama yaitu 65,3 juta ha. Pengurangan tersebut akibat penambahan kawasan yang terkena moratorium seluas 33.176 ha. Sementara di sisi lain, terdapat pengurangan areal sebesar 125,9 ribu ha.

Peta versi Kemenhut berbeda dengan peta Satgas REDD+, satuan tugas yang bertugas mengawal proses moratorium. Data REDD yang dirilis Senin (21/5) menyebutkan, areal yang terkena moratorium bertambah sebesar 379 ribu ha. Angka tersebut berasal dari penambahan kawasan yang terkena moratorium sebesar 862 ribu ha dan pengurangan lahan 482 ribu ha.

Bambang menjelaskan,perbedaan angka tersebut akibat dikeluarkannya sejumlah areal yang sudah mendapatkan hak guna usaha (HGU) seluas 463,9 ribu ha dari peta moratorium.

“Tadinya areal tersebut ingin ‘diputihkan' dan kembali dimasukkan ke dalam moratorium. Namun tidak bisa karena mereka sudah ada HGU-nya. Artinya, sudah ada title rights menurut Badan Pertanahan Nasional," kata Bambang.

Sementara, Inpres No 10 tahun 2011 tentang Penundaan Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut hanya berlaku untuk izin baru saja.
 
Meski demikian, Bambang mengakui ada sejumlah kasus saat perusahaan sudah mendapat HGU, namun belum menerima surat keputusan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.

Dia memaparkan, untuk mengubah kawasan hutan diperlukan persetujuan bupati berupa izin usaha dan rekomendasi. Setelah itu, ditindaklanjuti dari Surat Keputusan (SK) Pelepasan Hutan dari Kemenhut dan diserahkan kepada BPN untuk mendapatkan hak tersebut.

“Kalau Kemenhut sendiri akan fokus kepada izin baru saja, kita tidak masuk pada pelanggaran-pelanggarannya,” kata dia.


Penulis: