Ilsutrasi: Salah satu kegiatan pertambangan migas
Impor gas merupakan jalan singkat yang tidak akan menyelesaikan masalah.

Pemerintah akan mengimpor gas untuk memenuhi permintaan dalam negeri dari kalangan industri dan rencana konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas. Ironisnya, di saat yang bersamaan Indonesia mengekspor gas sebesar 44 persen.

Kebijakan ini menunjukan pemerintah tidak memiliki grand design energi yang matang dan terintergrasi.

Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Rofi Munawar, mengatakan rencana pemerintah melakukan importasi gas merupakan jalan singkat yang tidak akan menyelesaikan masalah.

"ini akan menyebabkan Indonesia terjebak pada importasi energi yang berkepanjangan, seharusnya pemerintah mampu bercermin kepada kebijakan BBM selama ini yang buruk," kata Rofi, dalam keterangan resminya di Jakarta, hari ini.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita H Legowo, menyampaikan saat paparan di Indopipe 2012, Kamis (27/6) bahwa kebutuhan gas Indonesia mencapai 7.808 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Sedangkan produksi dan alokasi gas nasional selama ini baru sebesar 7.583 juta kaki kubik per hari. "Sehingga masih ada defisit gas sebesar 300 juta kaki kubik untuk kebutuhan nasional," kata dia.

Rofi menambahkan selama ini pemerintah memahami energi sebagai komoditas komersil, bukan sebagai komoditas yang benilai strategis dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.

Padahal keberpihakan energi dapat menggerakan perekonomian, memenuhi kebutuhan publik, menopang peningkatan investasi, dan mendorong pertumbuhan industri nasional.

"Kebijakan energi nasional beberapa dekade ini tidak mengalami perubahan mendasar, konversi gas kepada BBM yang semakin menyusut tidak didukung dengan infrastruktur dan persiapan yang memadai," kata Rofi.

Ironisnya, pemerintah bahkan mengeluarkan Permen ESDM No. 3 Tahun 2010 tentang Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Permen ESDM No. 3 Tahun 2010, pemenuhan kebutuhan gas di dalam negeri hanya 25 persen dari hasil produksi dan 75 persen untuk diekspor.

Seharusnya kata dia, pemerintah mempersiapkan berbagai energi alternatif dan terobosan optimal di bidang energi terbarukan. Seluruh langkah dan konsep sudah dimiliki pemerintah terkait energi alternatif namun usaha yang dilakukan tidak sungguh-sungguh.

Sebagai catatan Indonesia  memiliki sumber energi panas bumi terbesar di dunia yaitu 29 Gigawatt. Indonesia juga tercatat sebagai penghasil gas terbesar di dunia yang mampu memasok sekitar 20 persen dari kebutuhan gas dunia, ditengah kebutuhan dalam negeri yang kekurangan. Belum lagi sumber energi terbarukan lainnya seperti bio massa, gelombang laut, dan lain-lain.

Penulis: