Pedagang cabai merah di pasar triadisional di Jakarta FOTO : EPA/ADI WEDA
Pemerintah sebaiknya segera mengambil sejumlah langkah mengelola stabilisasi pasokan, cadangan, distribusi dan harga pangan pokok.

Pemerintah didesak segera menindaklanjuti amanat pembangunan kedaulatan pangan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Pangan yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  dalam rapat paripurna, Kamis (18/10) lalu.
 
Menurut anggota Komisi Pertanian dan Kehutanan DPR, Viva Yoga Mauladi, paska disahkannya UU tentang Pangan, pemerintah memiliki menjadi landasan hukum dalam membangun kedaulatan pangan nasional.
 
"Kata Soekarno, bila suatu negara tidak mandiri pangan, akan mengancam kedaulatan negara," kata Yoga di Jakarta, hari ini.
 
Dia menjelaskan, pemerintah sebaiknya segera mengambil sejumlah langkah mengelola stabilisasi pasokan, cadangan, distribusi dan harga pangan pokok.
 
Langkah ini penting, mengingat dalam realitasnya harga dan pasokan pangan masih dikuasaimafia pangan. Saat ini, negara tidak berdaya mengantisipasi masuknya pangan dalam liberalisasi pasar.
 
"Karena pasar tidak sempurna, maka negara sulit mengendalikan harga dan pasokan. Para mafia tidak berpikir bagaimana petani sejahtera, negara berdaulat. Mereka hanya berorientasi pada keuntungan dan  mungkin saja ada motif politik lain yang menyertainya," jelas Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
 
Selanjutnya kata dia, adalah impor pangan hanya dilaksanakan jika produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi, dan atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
 
Prinsip Impor pangan pokok, harus dipastikan tidak boleh menyengsarakan petani, nelayan, pengusaha pangan, pembudidaya ikan di dalam negeri.
 
"Jangan sampai impor justru merusak harga. Bila itu terjadi maka negara gagal melindungi petani atas nama impor," kata Wakil Ketua Fraksi  PAN itu.
 
Di sisi lain, Viva menekankan pemerintah harus menindak tegas pelaku usaha pangan dalam negeri yang melakukan penimbunan bahan pangan demi keuntungan diri sendiri.
 
"Kalau di UU sudah diatur kena sanksi pencabutan izin, penjara maksimal 8 tahun dan mengganti kerugian sebesar-besarnya Rp100 Miliar. Itu harus dilaksanakan sebenar-benarnya,"  ujarnya.
 
Terakhir, dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional, pemerintah segera  membentuk badan yang menangani bidang pangan dan bertanggungjawab kepada presiden.
 
Lembaga itu dapat mengusulkan kepada presiden memberi penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  bidang pangan melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan dan atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya yang ditetapkan pemerintah.
 
Untuk itu, Ketua Bappilu DPP PAN itu menyatakan pemerintah harus segera mengeluarkan Perpres agar lembaga itu segera terbentuk dan bekerja.
 
"Bila tidak, pemerintah dianggap tidak serius. Pemerintah memang diberi waktu paling lambat tiga tahun untuk membentuk lembaga itu. Tapi kalau bisa secepatnya kan lebih  baik," kata Viva Yoga.


Penulis: