Ilustrasi perokok (foto: AFP)
Selama ini tidak pernah ada bukti bahwa kenaikan tarif cukai rokok menurunkan permintaan

Pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika mengatakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau untuk 2013 sebesar rata-rata 8,5 persen, tidak akan menurunkan konsumsi rokok.

"Selama ini tidak pernah ada bukti bahwa kenaikan tarif cukai rokok menurunkan permintaan. Permintaan tetap sama, bahkan produksi rokok makin lama meningkat juga. Jadi tidak ada masalah," kata Ahmad yang dihubungi di Jakarta, Kamis (3/1).

Menurut ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) tersebut, belajar dari pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengeluarkan peraturan daerah terkait zonasi merokok, ternyata hingga saat ini tidak berpengaruh nyata pada konsumsi rokok.

"Hal itu karena kenaikan harga tidak berdampak besar terhadap penurunan permintaan. Tarif cukai rokok yang dinaikkan secara bertahap tidak menyebabkan harga rokok di tingkat eceran menjadi lebih tinggi dan memberatkan," kata dia.

Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Abdillah Ahsan mengatakan jumlah perokok sejak 1995-2010 telah meningkat 4,2 persen. Pada 1995 sebesar 27 persen penduduk dewasa merokok dan pada 2010 jumlahnya terus meningkat hingga 35 persen.

"Di samping itu, kenaikan tarif cukai secara bertahap yang diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita masyarakat menyebabkan harga rokok akan terus terjangkau masyarakat," kata dia.

Ia menjelaskan, berdasarkan filosofi kenaikan tarif cukai sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, tugas pemerintah adalah mengendalikan dan mengawasi tingkat konsumsi rokok masyarakat, sebab konsumsi rokok berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

"Dengan demikian konsumsi rokok perlu dikenai pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan," kata dia.

Undang-undang tersebut, kata dia, mengamanahkan bahwa peningkatan tarif cukai rokok harus sebesar 57 persen dari harga jual eceran atau tingkat cukai maksimum untuk produk tembakau sebesar 250 persen dari biaya produksi perusahaan.

Namun, hal tersebut masih jauh dari harapan karena hingga 2012, kenaikan tarif cukai rokok baru mencapai 52 persen dari saat undang-undang tersebut ditetapkan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melansir kenaikan tarif cukai rokok untuk 2013 dengan besaran sekitar 8,5 persen. Beban cukai hasil tembakau dinaikkan secara moderat berkisar Rp5,00 sampai dengan Rp20,00 per batang.

Kebijakan cukai hasil tembakau tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau pada 12 November 2012, dengan ketentuan tarif cukainya mulai berlaku pada 25 Desember 2012.

"Kebijakan cukai ini dibuat dalam rangka mencapai target penerimaan APBN 2013 dari sektor cukai hasil tembakau, yakni sebesar Rp88,02 triliun yang merupakan hasil kesepakatan optimalisasi penerimaan negara antara pemerintah dengan DPR," kata Kepala Biro Komunikasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi di Jakarta, Senin.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau itu mencabut PMK Nomor 181/PMK.011/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 167/PMK.011/2011 sekaligus sebagai pelaksanaan Putusan Mahkaman Agung terkait uji materiil atas PMK 167/PMK.011/2011.

Dia menyebutkan dalam kebijakan cukai pada 2013, untuk penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau masih melanjutkan kebijakan 2012, yaitu dua golongan untuk jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) dan SPM (Sigaret Putih Mesin) serta tiga golongan untuk jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan).


Penulis: /FEB